Alumni PTN Serukan Pemerintah Prioritaskan Dana Pendidikan untuk Kementerian Pendidikan

Jakarta, VIVA Bali – Sejumlah akademisi dari berbagai institusi alumni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meminta pemerintah untuk memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total APBN kepada kementerian yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan.

Diketahui, permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rabu 10 September 2025.

Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ), Uswadin menilai bahwa optimalisasi anggaran pendidikan di kementerian terkait sangat penting guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.

"Anggaran pendidikan 20 persen sesuai dengan konstitusi agar dialokasikan sesuai dengan kementerian yang menjadi kewenangan dalam pendidikan. Tidak didistribusikan ke lembaga atau kementerian yang lain, agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan," ujar Wakil IKA UNJ Uswadin, dilansir dari antaranews.com.

Uswadin juga mendorong pemerintah untuk membuka peluang penambahan anggaran pendidikan melalui berbagai mekanisme, salah satunya lewat pembentukan dana abadi dengan melibatkan alumni, masyarakat, serta dunia usaha.

"Potensi alumni sangat besar, ini kalau misalnya dimanfaatkan juga akan membuat pendidikan kita ini lebih maju," ujar Wakil Ketua IKA UNJ..

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua III Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI), Almaida Askandar juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel.

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut, Almaida Askandar menilai jika keterbatasan APBN dapat diatasi bila kementerian terkait berinovasi dalam mencari alternatif pembiayaan tambahan.