Kebun Raya Lemor Terancam, Warga Suela Tolak Sekolah Elite
- Amrullah/VIVA Bali
“Sekolah boleh saja dibangun, tapi jangan di KRL. Masih banyak tanah pemerintah yang lebih tepat dipakai untuk itu,” katanya.
Sebagai solusi, ia menyarankan pemda memanfaatkan lahan pecatu atau tanah negara yang selama ini terbengkalai. Pilihan itu, lanjutnya, lebih bijak ketimbang mengorbankan ruang konservasi.
“Banyak aset tanah yang dibiarkan kosong. Kenapa bukan itu yang dipakai? Jangan sampai PAD dari wisata KRL malah hilang karena kesalahan kebijakan,” tambahnya.
Atas dasar itu, Parizi meminta bupati dan DPRD Lombok Timur turun tangan. Ia mendesak pemerintah daerah mengevaluasi ulang rencana pembangunan yang dinilai mengabaikan kepentingan publik.
“Ini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan pada masyarakat, bukan pada kepentingan proyek,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin menyebut akan membangun Sekolah Garuda di Kecamatan Suela di atas lahan seluas 20 hektare. Ia menegaskan, lulusan sekolah ini nantinya diwajibkan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, bukan ke perguruan tinggi dalam negeri.
“Nanti kita akan penyerahan tanah 20 hektare untuk membangun Sekolah Garuda. Dengan adanya sekolah Garuda itu, siswa-siswa harus melanjutkan kuliahnya ke luar negeri, tidak boleh ke Unram atau UI,” kata Haerul. Selasa 9 September 2025.
