Gerah Disudutkan, Rieke Ledek Tukin Kemenkeu Kebablasan Sampai 300 Persen

Jakarta, VIVA Bali –Gerah terus-menerus DPR jadi sasaran, Rieke Diah Pitaloka angkat suara. Ia balik sindir tunjangan kinerja (tukin) Kemenkeu yang justru tembus 300 persen, tapi sepi dari sorotan publik.

Polemik soal gaji dan tunjangan anggota DPR kembali jadi sorotan publik. 

Setelah isu tunjangan rumah dinas Rp50 juta yang menuai kritik, kini giliran Rieke Diah Pitaloka angkat bicara.

Anggota Komisi IX DPR RI itu blak-blakan, bahkan melontarkan sindiran soal tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Keuangan yang disebutnya bisa tembus 300 persen.

Pernyataan ini disampaikan Rieke saat hadir di podcast milik Denny Sumargo, yang dilansir bali.viva.co.id.

Awalnya, Denny bertanya soal total gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR setiap bulannya. 

Namun, Rieke memilih tak merinci, hanya menyebutkan publik bisa dengan mudah menemukan informasinya lewat Google.

“Adalah itu tinggal di-googling. Semua sudah banyak data yang terpublikasi,” kata Rieke, dikutip Minggu, 7 September 2025.

Meski begitu, ia tidak menampik bahwa salah satu tunjangan yang besar adalah rumah dinas, yakni Rp50 juta per bulan. 

Menurutnya, wajar jika masyarakat menyoroti fasilitas tersebut, apalagi saat kondisi ekonomi rakyat sedang sulit.

Namun Rieke tak mau DPR saja yang jadi sasaran kritik.

Rieke justru menyoroti kesenjangan tunjangan antar lembaga negara.

Menurut artis senior ini, jika benar ingin adil dan transparan, evaluasi juga harus menyasar kementerian lain, termasuk Kemenkeu yang dinilai “kebablasan” memberikan tukin kepada pegawainya.

“Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh lagi, tunjangan kinerja kementerian, salah satu yang tertinggi adalah Kementerian Keuangan, 300 persen tunjangannya. Itu berlaku setiap bulan,” ujar Rieke.

Sindiran ini dianggap sebagai bentuk pembelaan sekaligus ajakan agar wacana penghematan anggaran negara dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyudutkan DPR.

Sindiran ini dianggap sebagai bentuk pembelaan sekaligus ajakan agar wacana penghematan anggaran negara dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyudutkan DPR.

Lebih jauh, Rieke menilai saat ini adalah momentum tepat untuk melakukan evaluasi besar-besaran.

Rieke lantas menyebut istilah “reset Indonesia” agar gaji dan tunjangan semua lembaga negara baik DPR, DPRD, kementerian, hingga pemerintah daerah dikaji ulang secara proporsional.

“Kalau memang mau transparan, ya semua dievaluasi. Jangan satu sisi DPR saja yang disorot, sementara kementerian atau lembaga lain dibiarkan. Mari reset Indonesia, kembali ke 0 kilometer,” tegas Rieke. 

Presiden Prabowo Subianto pun disebut Rieke punya peran besar untuk mengambil langkah tegas terkait evaluasi gaji dan tunjangan lembaga negara. 

“Kalau presiden tegas, ini bisa jadi momentum perbaikan besar,” ujar Rieke.

Pernyataan Rieke memantik reaksi beragam di media sosial. 

Sebagian publik menganggap sindirannya pada Kemenkeu tepat sasaran, karena selama ini isu tukin jarang tersentuh publik. 

Namun ada juga yang menilai Rieke sekadar melempar bola panas untuk mengalihkan sorotan dari DPR.

Terlepas dari itu, isu gaji dan tunjangan pejabat negara kembali memperlihatkan betapa sensitifnya topik ini di tengah masyarakat. 

Transparansi, keterbukaan, dan keadilan menjadi tuntutan utama agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus.

Kini, bola panas soal tukin dan tunjangan pejabat negara terus bergulir. 

Publik menunggu apakah benar wacana evaluasi menyeluruh akan dijalankan, atau sekadar jadi bahan perdebatan politik yang tak berujung.