Janji Tak Cukup, Wiro Hamdani Dorong Realisasi Nyata di Pembangunan Desa

Bali –Dalam dialog terbuka bersama Form Mahasiswa Lombok Barat (FM LOBAR), Ketua PPDI NTB, Wiro Hamdani, S.I.P., menyoroti secara tajam tantangan dan potensi pengelolaan dana desa di Lombok Barat.

Ia membuka pandangannya dengan menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada jumlah dana, tetapi pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya.

 

“Dana desa kita itu besar, Lombok Barat bahkan mencapai sekitar 142 miliar. Tapi persoalannya bukan hanya soal angka, melainkan siapa yang mengelola dan bagaimana kapasitas mereka,” ujar Wiro di hadapan peserta dialog.

 

Ia menambahkan bahwa potensi pembangunan desa di Lombok Barat sebenarnya luar biasa, namun tidak akan optimal tanpa pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab.

“Ini sudah potensi sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kepala daerah dan kepala desa bisa benar-benar bertanggung jawab mengelola dana itu dengan baik?” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Wiro mengkritik lemahnya pengembangan SDM di tingkat desa. Ia membandingkan dengan daerah-daerah lain yang pernah ia kunjungi.

“Saya pernah ke NTT, ke Jogja—masalahnya sama: SDM. Kita harus investasi pada manusia desa, bukan hanya bangunan fisik. Undang-undang tentang desa sekarang sudah berubah, tapi itu tidak berarti apa-apa kalau SDM kita tidak siap,” katanya.

 

Wiro juga mendorong pemerintah daerah agar mampu merancang pembangunan lima tahun ke depan dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. “Pemerintah harus bisa mengorkestrasi pembangunan desa secara terstruktur. Kita tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

 

Ia menekankan pentingnya fokus penggunaan dana desa agar tepat sasaran, sesuai dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Desa. “Dana desa itu bukan untuk dihambur-hamburkan. Harus jelas, fokus, dan sesuai kebutuhan. Termasuk untuk ketahanan pangan, itu harus jadi prioritas,” tambahnya.

 

Menutup pernyataannya, Wiro Hamdani mengingatkan semua pihak, terutama pejabat publik, untuk tidak hanya memberikan janji manis kepada masyarakat. “Kita harus hati-hati. Jangan hanya pandai berjanji tapi lupa merealisasikan. Masyarakat tidak butuh janji—mereka butuh kualitas hidup yang lebih baik,” pungkasnya.