Bupati Buleleng Ambil Langkah Tegas Atasi Siswa Tak Bisa Baca
- Dok. Humas Pemkab Buleleng/ VIVA Bali
Buleleng, VIVA Bali –Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, memberikan perhatian serius terhadap permasalahan kemampuan literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayahnya. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah Triwulan (TW) I Tahun 2025 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (5/5/2025).
Bupati Sutjidra menekankan perlunya langkah cepat dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng untuk mengatasi persoalan mendasar ini. Ia meminta agar komunikasi intensif segera dilakukan dengan seluruh kepala sekolah dan guru guna memastikan proses pembelajaran berjalan efektif.
"Kami melihat saat urusan tunjangan dan sertifikasi cepat mereka (guru, red), namun ketika memberi pembelajaran malah lambat sehingga ini menjadi penyebab indeks integritas pendidikan rendah di Buleleng," tegas Bupati Sutjidra.
Sebagai solusi konkret, Bupati Sutjidra menginstruksikan Disdikpora untuk segera membuatkan Pakta Integritas bagi setiap kepala sekolah dan guru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan kualitas pengajaran di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
Selain menyoroti isu pendidikan, dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, SH, Sekretaris Daerah Setda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd, serta seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng, Bupati Sutjidra juga mengevaluasi capaian kinerja TW I tahun 2025.
Berdasarkan data realisasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, capaian kinerja perangkat daerah dinilai cukup baik dengan angka 23,24%. Kendati demikian, Bupati Sutjidra meminta pimpinan OPD yang kinerjanya masih dalam kategori sedang untuk segera melakukan tindakan nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Bapak Ibu harus lebih greget lagi meningkatkan program kegiatannya sehingga pelayanan tersampaikan kepada publik. Ini harus segera dilaksanakan dan dijadikan program skala prioritas," ujarnya.
