Oligarki Merusak Indonesia! Erros Djarot Bongkar Borok Partai

Jakarta, VIVA Bali –Oligarki kian mencengkeram, demokrasi tercekik. Erros Djarot lantang membongkar borok partai dan Ketua Umum yang dianggap menyandera negeri ini, menukar suara rakyat dengan kepentingan sempit. 

Sutradara sekaligus politikus senior, Erros Djarot, kembali melontarkan kritik keras terhadap wajah politik Indonesia hari ini. 

Dalam perbincangannya di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada Minggu, 21 September 2025 Erros menilai negeri ini sejatinya sedang “disandera” oleh para ketua umum partai dan konglomerat yang menguatkan oligarki.

“Jadi sebetulnya negeri ini disandera oleh para ketua umum partai. Bahkan anggota DPR pun disandera sama ketua partainya,” ujar Erros dengan nada geram.

Menurutnya, kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini nyaris tak punya arti. 

Semua keputusan penting, mulai dari pencalonan pejabat publik, penentuan duta besar, hingga posisi strategis negara tak bisa lepas dari restu ketua umum partai.

“Mau jadi apapun harus lewat legislatif. Tapi sebetulnya bukan DPR yang menentukan, melainkan ketua umum partai. Semua ditentukan di sana,” tegas Erros. 

Bagi Erros, kondisi tersebut hanyalah bentuk ketidakjujuran politik. 

Para politisi tampak seolah-olah berkuasa, padahal kenyataannya mereka hanya menjalankan perintah sang ketua umum.

“Saya pernah ada di dalam situasi itu, jadi saya tahu persis kondisinya. Banyak orang terlihat sombong, merasa hebat, padahal hanya dipanggil dan diatur oleh ketua umum mereka,” tambah sutradara Tjoet Nja’ Dhien. 

Erros juga mengingatkan bahwa praktik politik yang serba terkunci oleh ketua umum partai ini pada akhirnya membuat rakyat menderita.

Kepentingan publik sering kali dipinggirkan demi kepentingan segelintir elite.

“Kalau ada kepentingan mereka yang berdampak pada rakyat, maka rakyat bisa disengsarakan. Itu kenyataan yang pahit,” ungkap anggota DPR RI periode 1999–2004.

Lebih jauh, Erros menyebut struktur kekuasaan saat ini bukan hanya dikendalikan oleh partai, tetapi juga oleh konglomerat yang memperkuat cengkeraman oligarki.

“Dikendalikan oleh institusi ketua umum partai dan institusi para konglomerat. Itu oligarki. Jadi negara ini seperti dipenjara. Begitu keduanya ketemu, saling berbagi kepentingan, selesai sudah,” kata kader PDI Perjuangan tahun 1999 ini. 

Erros sempat mengenang masa reformasi saat tumbangnya rezim Orde Baru. 

Kala itu, Erros menaruh harapan besar akan munculnya pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. 

Namun, kenyataan yang terjadi justru jauh dari bayangannya.

“Waktu kita jatuhkan Soeharto, kita berharap ada pemimpin yang betul-betul memimpin rakyat. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu,” ucap Erros kecewa.

Di akhir, Erros menyerukan agar masyarakat lebih kritis melihat fenomena politik. 

Menurut Erros, pencitraan dan retorika elite politik tidak boleh lagi meninabobokan rakyat.

“Kalau kita ingin demokrasi kembali ke esensinya, sistem politik harus dibenahi secara mendasar. Harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan segelintir orang,” tutup Erros.