Kasus Keracunan Marak, DPR Usul Program Makan Bergizi Gratis Dikelola Sekolah

Padahal, pemerintah mengklaim program sudah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat.

Lebih lanjut, Yahya Zaini meminta pemerintah memperbaiki sistem pelaporan anggaran MBG sekaligus membuka ruang pengaduan publik.

Kemudian, menekankan pentingnya akuntabilitas belanja agar hak anak memperoleh makanan bergizi dan aman dapat benar-benar terpenuhi.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memperkuat komunikasi publik dalam merespons isu keamanan pangan MBG.

"Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.

Khairul Hidayati menegaskan jika komunikasi publik yang kuat diperlukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Kemudian, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional ini. Karena itu, peran SPPG sangat vital demi mewujudkan MBG yang dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Halaman Selanjutnya

Menurut Kepala Humas BGN, setiap peristiwa terkait pangan dan gizi berpotensi memengaruhi persepsi publik, termasuk insiden keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat mencuat dalam beberapa waktu terakhir.