Hoaks Kian Mengkhawatirkan, Angga Raka Prabowo Dorong Kolaborasi Jaga Ruang Digital Aman
- https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/pemerintah-tegaskan-komitmen-lindungi-masyarakat-dan-generasi-muda-dari-dfk
Jakarta, VIVA Bali – Pemerintah mengajak media, platform digital, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital dari maraknya konten disinformasi, fitnah, kebencian (DFK), serta deepfake yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, mengingatkan bahwa fenomena DFK berpotensi menggerus fondasi demokrasi bila tidak segera ditangani.
“Negara hadir dengan menegakkan aturan dan mengajak kita semua bareng-bareng melindungi masyarakat dan generasi muda, di ruang digital,” ujar Angga dalam acara Ngopi Sore di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat. Rabu, 27 Agustus 2025.
Menurut Wamenkomdigi, Angga menjelaskan bahwa derasnya arus disinformasi menyebabkan publik kerap terpapar informasi yang menyesatkan.
Selain itu, Angga menyebut masih banyak konten terlarang seperti pornografi dan judi online yang beredar di platform asing meski sudah diblokir.
“Kami meminta platform asing yang beroperasi di Indonesia untuk patuh hukum nasional. Konten DFK dan konten ilegal harus bisa ditindak secara otomatis, by system. Tujuannya jelas: menjaga ruang digital aman, bersih, dan sehat untuk demokrasi,” tegas Wamenkomdigi.
Wamenkomdigi juga mengapresiasi peran media dan masyarakat yang sudah terbiasa melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi.
Perlindungan terhadap generasi muda menjadi prioritas agar tidak terpapar hoaks.
“Sebagai orang tua, saya ingin melindungi anak-anak dari informasi yang salah. Kita harus bersama menjaga ruang digital sehat demi masa depan bangsa,” ucap Angga Raka Prabowo, dilansir dari komdigi.go.id.
Senada dengan Wamenkomdigi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyoroti cara kerja penyebaran konten DFK yang kini semakin sistematis.
Lebih lanjut, Hasan Nasbi menilai hal itu berpotensi memecah belah bangsa bila tidak diimbangi kontra-narasi.
“Kami mendorong media untuk membangun kanal cek fakta sebagai kontra-narasi terhadap DFK. Pemerintah tidak ingin memonopoli, justru kita apresiasi media yang sudah punya kanal cek fakta,” kata Hasan Nasbi.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa melawan hoaks tidak hanya soal kebebasan berekspresi, melainkan juga bagian dari perlindungan hak asasi masyarakat.
Hak masyarakat sesungguhnya adalah menerima informasi yang benar, sedangkan penyampaian informasi palsu justru melanggar hak asasi manusia.
