FM LOBAR : Bupati Lombok Barat Diminta Penuhi Janji 1 Miliar Per Desa atau Mundur!

Lombok Barat, VIVA Bali –Sebuah forum diskusi terbuka bertajuk “1 Miliar Per Desa, 100 Juta Per Dusun, Bagaimana Realisasinya?” digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen komunitas Mahasiswa, termasuk seluruh anggota Front Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar) dan perwakilan pemerintah daerah, dengan tujuan membahas progres dan tantangan dalam pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut, Minggu, 11 Mei 2025.

Ketua Umum Front Mahasiswa Lombok Barat, Sofyan Hadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program satu miliar per desa dan seratus juta per dusun merupakan janji politik bupati dan wakil bupati yang sangat dinantikan masyarakat. Namun hingga saat ini, ia menyebutkan bahwa program tersebut belum direalisasikan.

“Kita semua tahu bahwa program satu miliar per desa dan seratus juta per dusun belum terealisasi di tahun ini. Namun, itu tidak berarti diskusi dan pengawalan terhadap program ini harus berhenti,” ujarnya.

Sofyan menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang edukasi dan klarifikasi agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang simpang siur. Ia berharap dialog terbuka ini dapat memberikan kejelasan terkait langkah-langkah strategis pemerintah ke depan.

“Forum ini bertujuan agar masyarakat memahami secara utuh proses perencanaan, regulasi, serta tahapan yang akan dilalui sebelum program ini benar-benar terealisasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sofyan menyampaikan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan dusun. Menurutnya, desa merupakan titik sentral dalam penanganan persoalan ekonomi dan sosial di Lombok Barat.

“Jika program ini berjalan dengan maksimal, maka akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Namun, Sofyan juga menyampaikan peringatan keras jika program tersebut tidak kunjung terealisasi. Pihaknya siap mengawal dan menuntut komitmen politik yang telah disampaikan pemerintah.

“Jika sampai program ini tidak direalisasikan, kami akan mendesak bupati untuk bertanggung jawab. Bahkan, jika perlu, kami akan menuntut beliau mundur dari jabatannya,” tegasnya.