Dorong Akuntabilitas, DPRD Lombok Barat Tekankan Kontrol Publik atas Dana Desa
- Dok. Moh.Helmi/VIVA Bali
Lombok Barat, VIVA Bali –Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Abu Bakar Abdullah, S.E., menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikannya dalam sebuah kegiatan diskusi bersama Form Mahasiswa Lombok Barat yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Minggu, 11 Mei 2025.
Dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah mahasiswa dan pemangku kepentingan tersebut, Abu Bakar menyoroti program pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa dan Rp100 juta untuk setiap dusun. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
"Kami tetap mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar dalam pengelolaan dana desa," ungkapnya.
Abu Bakar menambahkan bahwa keterbukaan informasi terkait penggunaan dana menjadi hal yang sangat krusial. Transparansi diharapkan bisa membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
"Bagaimana anggaran itu bisa dikelola secara transparan, itu yang harus kita jaga bersama," lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana desa. Menurutnya, peran aktif masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif.
"Partisipatif publik termasuk elemen masyarakat sangat kami butuhkan. Kalau transparan, kalau partisipatif, tentu saja akan memunculkan kontrol dari masyarakat sendiri," ujarnya.
