Keracunan MBG Marak, Budi Gunadi Terapkan Sistem Pemantauan Ala COVID19

Jakarta, VIVA Bali –Keracunan pangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin waswas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung pasang kuda-kuda dengan sistem pemantauan ala COVID19. 

Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa waktu terakhir membuat pemerintah bergerak cepat. 

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, agar mereka tumbuh sehat, pintar, dan menjadi generasi unggul di masa depan. 

Namun di tengah pelaksanaannya, sejumlah insiden keracunan makanan di beberapa daerah menjadi sorotan serius.

Dilansir dari live streaming Konferensi Pers Kemenkes di kanal YouTube resmi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa pengawasan distribusi dan kualitas makanan MBG harus diperketat. 

Budi Gunadi pun menyampaikan langkah baru yang cukup menarik, yakni penerapan sistem pemantauan mirip dengan yang dilakukan pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19. 

Sistem ini akan memungkinkan laporan kejadian keracunan makanan ditangani secara terukur, cepat, dan transparan.

Menurut Budi, seluruh data kasus keracunan akan dikumpulkan mulai dari puskesmas, dinas kesehatan daerah, hingga Kementerian Kesehatan, lalu dikonsolidasikan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). 

Laporan itu bisa dibuat harian, mingguan, atau bulanan, sehingga publik dan pemerintah sama-sama mendapat gambaran jelas terkait keamanan pangan MBG. 

“Kalau perlu, seperti waktu COVID-19, kita bisa update setiap hari atau setiap minggu,” ujar Budi dalam konferensi pers. Kamis, 2 Oktober 2025.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya gerak cepat pemerintah dalam mengawal program MBG. 

Selain sistem pelaporan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kualitas dapur MBG yang menjadi pusat penyediaan makanan. 

Dalam laporannya, Budi Gunadi menyebut bahwa jumlah dapur yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) mengalami lonjakan signifikan.

Jika sebelumnya hanya sekitar 20 dapur yang memenuhi syarat, kini jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 100 dalam hitungan hari. 

Targetnya, dalam waktu satu bulan seluruh dapur MBG yang disebut sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa mengantongi sertifikat tersebut.

Tak hanya itu, Standarisasi keamanan pangan diperluas dengan mewajibkan setiap dapur MBG memiliki sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). 

Sertifikat ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses pengolahan makanan memenuhi standar keamanan gizi dan manajemen risiko. 

Selain itu, setiap dapur juga nantinya wajib memiliki sertifikat halal agar terjamin sesuai syariat, serta mendapatkan pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demi menjamin kualitas pangan.

Budi menegaskan, proses sertifikasi ini akan dilakukan secepat mungkin tanpa membebani pengelola dapur MBG. 

Bufit menyebut koordinasi sudah dilakukan dengan lembaga penerbit sertifikasi agar prosedurnya tidak berbelit dan biayanya tidak mahal. 

“Kita pastikan prosesnya cepat, kualitasnya baik, dan tidak memberatkan,” kata Budi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MBG adalah hak dasar anak-anak Indonesia, bukan sekadar program bantuan. 

Zulhas menilai pemerintah harus memastikan makanan yang sampai ke meja anak sekolah layak, aman, higienis, dan sesuai standar gizi. 

“Program ini besar sekali, dampaknya luas, dan tantangannya juga tidak kecil. Tapi tujuannya jelas, agar kita punya generasi unggul di masa depan,” kata Zulhas.

Dengan sistem pemantauan baru dan sertifikasi berlapis, diharapkan kasus keracunan makanan tidak lagi marak terjadi. 

Program MBG bisa kembali pada tujuan awalnya yakni menjadi tonggak besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.