Bobby Nasution Tuai Kritikan, Razia Kendaraan Bukan Wewenang Gubernur

Kritik serupa juga muncul dari kalangan pengamat tata kelola daerah. 

Salah satunya adalah Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), menilai tindakan razia jalan yang disorot kamera bukan cara efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Meski pajak kendaraan memang sumber PAD utama, akrobat mempersoalkan plat nomor kendaraan dari luar provinsi lebih mirip cari muka. Gubernur seharusnya fokus pada validasi data kendaraan dan menutup kebocoran pajak, bukan melakukan razia yang sensasional,” ujar Sutrisno, dalam rilis yang diterima bali.viva.co.id.

Sutrisno Pangaribuan menyoroti pentingnya kepala daerah menempatkan prioritas dengan tepat. 

Pakar tata kelola daerah ini menekankan provinsi bukanlah negara bagian, sehingga hukum nasional berlaku merata, dan setiap kendaraan yang sah berhak menggunakan jalan di seluruh wilayah NKRI. 

Kebijakan yang memaksa kendaraan luar provinsi mengganti plat nomor, menurutnya, bukan cara yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebaliknya, optimalisasi PAD seharusnya dilakukan melalui pendataan yang akurat, penertiban kendaraan yang belum membayar pajak, serta penanganan kebocoran data.