Kebun Raya Lemor Terancam, Warga Suela Tolak Sekolah Elite

“Sekolah boleh saja dibangun, tapi jangan di KRL. Masih banyak tanah pemerintah yang lebih tepat dipakai untuk itu,” katanya.

Sebagai solusi, ia menyarankan pemda memanfaatkan lahan pecatu atau tanah negara yang selama ini terbengkalai. Pilihan itu, lanjutnya, lebih bijak ketimbang mengorbankan ruang konservasi.

“Banyak aset tanah yang dibiarkan kosong. Kenapa bukan itu yang dipakai? Jangan sampai PAD dari wisata KRL malah hilang karena kesalahan kebijakan,” tambahnya.

Atas dasar itu, Parizi meminta bupati dan DPRD Lombok Timur turun tangan. Ia mendesak pemerintah daerah mengevaluasi ulang rencana pembangunan yang dinilai mengabaikan kepentingan publik.