TPA Kebon Kongok Overload, Sampah Mataram Dialihkan ke SPALDT
- Moh Helmi/ VIVA Bali
Mataram, VIVA Bali –Pemerintah Kota Mataram tengah menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah akibat keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Lombok Barat. Saat ini, TPA tersebut hanya mampu menerima satu ritase pembuangan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sandubaya per hari, yang berakibat pada penumpukan sampah di Kota Mataram, Rabu, 21 Mei 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, menyampaikan bahwa TPS Sandubaya sudah tidak mampu menampung sampah lebih banyak. Sebagai langkah darurat, Pemkot Mataram memutuskan mengalihkan pembuangan sementara ke lahan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) di Jalan Tanjung Karang, Sekarbela.
"Kami gunakan lahan itu untuk sementara. Sistemnya adalah gali-timbun untuk mengurangi beban di TPS Sandubaya sampai masalah di Kebon Kongok terselesaikan," ujar Denny saat ditemui di kantornya.
Denny menambahkan, lahan SPALDT seluas 3 hektare itu bisa menampung sekitar 140 hingga 150 ton sampah per hari. Ia mengakui bahwa solusi ini bersifat sementara dan memerlukan dukungan lintas sektor untuk jangka panjang.
Menanggapi situasi ini, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah. "Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi NTB. Kami harus mengantisipasi masalah persampahan di Kota Mataram agar tetap bisa terdistribusi, meskipun ini hanya solusi jangka pendek," tegas Mohan.
Masalah ini mencuat setelah adanya penolakan warga terhadap rencana perluasan landfill di TPA Kebon Kongok. Akibatnya, ritase pembuangan yang sebelumnya tiga kali per hari kini hanya diizinkan satu kali, memicu penumpukan sampah di TPS-TPS utama kota.
Mohan menyebutkan bahwa Pemkot kini sedang menjajaki beberapa lokasi alternatif untuk menampung ratusan ton sampah harian dari warga. "Kami tidak ingin kejadian ini berlarut. Pengelolaan sampah harus segera menemukan sistem yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak," tutupnya.