Kerusakan Infrastruktur Jakarta Usai Demo Capai Rp55 Miliar, 22 Halte Transjakarta Terdampak

Jakarta, VIVA Bali – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur pasca demonstrasi di sejumlah titik ibu kota mencapai Rp55 miliar. 

"Total kerusakan Rp55 miliar," kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta. Senin 1 September 2025.

Kerusakan tersebut meliputi infrastruktur milik dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta, serta sejumlah kamera pengawas (CCTV) di berbagai lokasi.

Diketahui, dari total kerugian kerusakan infrastruktur MRT mencapai Rp3,3 miliar, Transjakarta sebesar Rp41,6 miliar, sementara CCTV dan fasilitas lainnya senilai Rp5,5 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono menjelaskan, sebanyak 22 halte Transjakarta terdampak aksi, termasuk enam halte yang dibakar dan dijarah.

Selain itu, 16 halte lainnya yang dirusak dan menjadi sasaran vandalisme, serta satu pintu tol juga mengalami kerusakan. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa fasilitas yang rusak langsung dilakukan pembersihan dan perbaikan sejak Sabtu 30 Agustus 2025.

"Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025," ujar Pramono Anung, dilansir dari laman antaranews.com.

Untuk menutup biaya perbaikan, Pemprov DKI menggunakan dana kontijensi atau cadangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi," jelas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Selain perbaikan, Pemprov DKI juga menggelontorkan Rp18 miliar untuk membiayai program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama sepekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025, sebagai bentuk kompensasi bagi warga yang terdampak.

Estimasi kerugian tersebut merupakan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang digelar di Balai Kota. Rapat dihadiri Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi.