Tingkatkan Stabilitas Kamtibmas di Indonesia Kemenkopolhukam Optimalkan Deteksi dan Cegah Dini Melalui Intelijen Daerah

Badung, VIVA Bali –Situasi global pengaruh kebijakan Amerika Serikat yang dicanangkan oleh Presiden Trump yang kontraversial dengan memberlakukan tarif tinggi atas impor di berbagai negara dan konflik Timur Tengah dan ketengagan geo politik menjadi ancaman keamanan negara. 

"Pada tataran perkembangan situasi nasional, kondisi Kamtibmas secara umum  relatif kondusif namun beberapa waktu belakangan ini, muncul banyaknya aksi unras gejolak- gejolak di masyarakat yang perlu menjadi perhatian kita bersama," kata Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto kepada Bali.viva.co.id di sela-sela Rakorda Optimalisasi Deteksi Dini dan Cegah Dini dalam Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas di Bali, Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurutnya, aksi unjuk rasa (unras) yang menjadi gejolak di masyarakat seperti adanya penolakan kebijakan terkait masalah Kendaraan Angkutan Barang yang melebihi batas dimensi dan muatan, Over Load Over Dimension (ODOL) dan Rancangan KUHAP perlu diwaspadai.

"Adanya aksi unras penolakan kenaikan tunjangan DPR. Dan hari ini kita mendengar aka nada aksi buruh di 24 wilayah yang menuntut kebijakan kenaikan tarif UMR," ujarnya.

Dikatakan Heri, pelaksanaan dari aksi unras adalah bagian dari representasi sistem demokrasi, akan tetapi apabila dilakukan secara anarkis akan mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Tak hanya itu, aksi unras yang menolak transfer data ke Amerika dan kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah yang menyebabkan negara Indonesia menjadi ketergantungan kepada teknologi dan infrastruktur Negara Amerika Serikat.

"Kondisi ini berpotensi terhadap gangguan keamanan seperti peretasan dan penyalahgunaan data," jelasnya.

Halaman Selanjutnya

"Aksi-aksi masyarakat ini sebagai representasi sistem yang menganut demokrasi, tetapi akan sangat berdampak pada stabilitas polkam dan iklim investasi di Indonesia," kata Heri.