Gubernur NTB Canangkan Asuransi Petani Tembakau dan Alokasi Dana Desa untuk Atasi Kemiskinan

Mataram, VIVA Bali –Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, berkomitmen untuk memperluas manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar dapat dirasakan langsung oleh petani.

Melansir dari laman ntbprov.go.id, Miq Iqbal, sapaan akrabnya dalam pidatonya pada Rabu, 24 September 2025, menyatakan sedang menjajaki program asuransi produksi untuk petani tembakau sebagai perlindungan dari kerugian akibat gagal panen.

“Kita sedang menjajaki program asuransi pertanian bagi petani tembakau, terutama untuk melindungi mereka saat gagal panen karena faktor cuaca seperti hujan agar ongkos produksi bisa kembali lewat sistem asuransi,” ujar Miq Iqbal.

Gubernur juga menyinggung perlunya meningkatkan dampak DBHCHT yang dirasa masih kurang dirasakan oleh petani.

Ia berjanji akan memastikan alokasi dana ini benar-benar menyentuh para petani, terutama yang berada di dusun-dusun terpencil.

Terkait tantangan kemiskinan, Miq Iqbal memaparkan visinya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di NTB, yang masih menjadi salah satu dari 12 provinsi termiskin di Indonesia.

Pemerintahannya akan berfokus pada tiga pilar utama: pertanian, agroforestri, dan agromaritim.

Langkah konkret yang diambil termasuk pembangunan jalan tani berbasis swadaya masyarakat pada masa jeda tanam, yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan petani.

Pemerintah Provinsi NTB juga akan mengalokasikan dana Rp300-500 juta per desa sebagai upaya memberdayakan ekonomi pedesaan.

Untuk desa-desa dengan kemiskinan ekstrem, akan diterapkan pendekatan khusus bertajuk “Desa Berdaya Transformatif” yang menargetkan transisi dari kemiskinan ekstrem dalam waktu dua tahun. Program ini akan dijalankan dengan kolaborasi multi-pihak.

"Kita harus masuk secara keroyokan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, LSM, CSR perusahaan dan para dermawan harus bergerak bersama," pungkasnya.