Longmarch Ribuan Petani Buruh ke Senayan, DPR RI Digedor 9 Tuntutan Panas
- https://www.antarafoto.com/id/view/2630072/aksi-hari-tani-nasional-di-jakarta
Jakarta, VIVA Bali –Ribuan petani dan buruh tumpah ruah di jalanan ibu kota, longmarch menuju DPR RI. Di Hari Tani Nasional ini, mereka menggedor Senayan dengan 9 tuntutan panas soal tanah dan keadilan agraria.
Ribuan buruh dan petani tumpah ruah di depan Gedung DPR RI.
Aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, di mana massa menyerukan 9 tuntutan panas yang langsung diarahkan kepada Presiden dan DPR RI.
Sejak pagi, massa aksi sudah melakukan longmarch dari kawasan Senayan menuju kompleks parlemen.
Jalan Gatot Subroto arah Semanggi–Slipi pun sempat lumpuh total.
Arus kendaraan tersendat parah, sementara lautan manusia yang mengenakan atribut organisasi tani dan buruh memenuhi jalanan.
Meski teriknya matahari menyengat, para peserta tetap bertahan mendengarkan orasi yang bergema dari atas mobil komando.
Seruan demi seruan terus disuarakan, mulai dari isu ketimpangan tanah hingga kritik tajam terhadap janji palsu reforma agraria yang dianggap tak kunjung ditepati.
“Petani semakin miskin dan tak bertanah. Reforma agraria jangan lagi sekadar janji, tapi harus segera diwujudkan,” tegas seorang orator dari atas mobil komando, disambut sorak sorai ribuan peserta aksi. Rabu, 24 September 2025.
Berikut 24 persoalan struktural agraria yang dicatat kaum tani dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025:
1. Ketimpangan penguasaan tanah semakin parah
2. Pengusiran warga desa dari tanah garapan, pemukiman, dan kampungnya
3. Peningkatan dan akumulasi konflik agraria
4. Peningkatan represifitas TNI-Polri
5. Kementerian/Lembaga menjadi pelestari konflik agraria
6. Janji palsu reforma agraria
7. Tidak ada retribusi tanah
8. Petani semakin miskin dan tak bertanah
9. Tidak ada pembatasan penguasaan oleh konglomerat
10. Penertiban tanah terlantar tidak untuk rakya
11. Proyek swasta berlabel Program Strategis Pemerintah
12. Tanah dimonopoli BUMN kebun dan hutan
13. Maraknya korupsi agraria
14. Membentuk banyak lembaga baru untuk mempermudah perampasan tanah
15. Privatisasi pesisir pulau kecil
16. Mempermudah perluasan tambang yang mengorbankan rakyat
17. Sistem pangan militeristik dan liberal
18. Ketiadaan jaminan hak atas tanah bagi perempuan, buruh, dan pemuda
19.Ancaman kebebasan berserikat
20.Bank tanah merampas tanah rakyat
21.Konversi tanah pertanian tidak terkendali
22. Penyelewengan hak menguasai negara dan hak pengelolaan
23. Industrialisasi pertanian perdesaan jalan di tempat
24. Pemborosan APBN/APBD untuk pejabat
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang turut serta dalam aksi ini menyampaikan 9 tuntutan utama kepada Presiden dan DPR RI.
Intinya, mereka mendesak agar reforma agraria sejati segera diwujudkan, bukan sekadar jargon politik.
Sembilan tuntutan itu meliputi:
1. Menjalankan reforma agraria sesuai amanat UUD 1945, TAP MPR IX/2001, dan UUPA 1960.
2. Mempercepat penyelesaian konflik agraria serta redistribusi tanah di 1,76 juta hektar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
3. Membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Mengesahkan RUU Reforma Agraria sebagai panduan nasional dan mencabut UU Cipta Kerja.
5. Memenuhi hak atas tanah dan perumahan layak, khususnya bagi petani, buruh, nelayan, perempuan, dan masyarakat miskin kota.
6. Menghentikan represifitas aparat, serta membebaskan petani, masyarakat adat, perempuan, mahasiswa, dan aktivis yang dikriminalisasi.
7. Membekukan Bank Tanah serta moratorium izin perkebunan, tambang, PSN, KEK, Food Estate, KSPN, hingga IKN yang memicu konflik agraria.
8. Memprioritaskan APBN/APBD untuk redistribusi tanah, penyelesaian konflik, subsidi pupuk dan solar, benih, teknologi, hingga modal petani.
9. Membangun industrialisasi pertanian yang berbasis gotong royong, dikelola petani dan nelayan dalam kerangka ekonomi kerakyatan.
Para demonstran berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap kondisi di lapangan.
Mereka menuntut langkah nyata, bukan sekadar respons simbolis.
Harapannya, hak atas tanah benar-benar dilindungi, konflik agraria diselesaikan, dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat.
Hari Tani Nasional kali ini menjadi pengingat bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber kehidupan yang menyangkut martabat bangsa.
Ribuan buruh dan petani yang memadati Senayan hari ini mengirim pesan jelas: reforma agraria adalah harga mati.