Hari Tani 2025, DPR RI Sepakat Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

“Dari hasil pertemuan hari ini, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI,” kata Dasco. Rabu, 24 September 2025.

Tak hanya itu, DPR juga sepakat mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria yang akan menjadi motor penggerak pelaksanaan kebijakan agraria. 

Lebih jauh, Dasco menegaskan DPR akan mengesahkan pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria pada penutupan sidang paripurna tanggal 2 Oktober 2025.

Audiensi kali ini juga diwarnai kehadiran sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Desa dan PDTT Ahmad Riza Patria, serta Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.

Kehadiran mereka menunjukkan bahwa aspirasi petani dan organisasi masyarakat sipil tidak hanya didengar DPR, tetapi juga langsung direspons pemerintah pusat.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang akhirnya diberikan DPR RI.

Menurut Dewi, kesempatan ini menjadi sangat berarti bagi petani yang selama ini sulit mengakses ruang formal untuk menyampaikan aspirasi.