Mendagri Tito Tekankan Efisiensi Anggaran Daerah untuk Program Prioritas

Jakarta, VIVA Bali –Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa kebijakan pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bertujuan untuk mewujudkan realisasi program yang lebih efisien.

Menurut informasi yang dilansir dari antaranes.com penegasan ini disampaikan menyusul hasil monitoring dan evaluasi dari Kemendagri yang menemukan bahwa beberapa daerah belum optimal dalam mengelola program dan anggaran.

"Nah (realisasi anggaran yang tidak efisien) ini dikurangi," kata Mendagri di Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Sebagai contoh, Tito menyebut Bupati Lahat Bursah Zarnubi yang berhasil memangkas sejumlah alokasi dana, termasuk untuk perjalanan dinas, rapat, biaya perawatan yang tinggi, serta konsumsi makan dan minum.

Dana yang berhasil dihemat tersebut kemudian digunakan untuk membangun bendungan irigasi yang kini dapat mengairi sekitar delapan ribu hektare sawah petani.

Lebih jauh, Mendagri menegaskan bahwa prinsip efisiensi bisa diterapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran TKD dialihkan untuk program-program yang menjadi prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti jaring pengaman sosial, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesehatan, dan program lain yang menaungi kepentingan rakyat.

Tito juga menjelaskan bahwa Kemendagri telah melakukan evaluasi mendalam terkait kapasitas fiskal setiap daerah.

"Nah, tapi kami juga melakukan exercise. Kita tahu bahwa daerah-daerah ini kan bermacam-macam," ujarnya.

Untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang kurang kuat, Kemendagri telah merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan agar pengalihan anggaran dilakukan dalam porsi yang tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah yang fiskalnya kuat dianggap lebih siap untuk penyesuaian.

"Nah kita memiliki exercise dari seluruh kabupaten/kota, saya membuat tim dipimpin Sekjen, memetakan minimal berapa belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan perawatan minimal, ditambah standar pelayanan minimal untuk infrastruktur, kesehatan," tambahnya.

Sebagai penutup, Mendagri memberikan pesan khusus kepada pemerintah daerah agar selalu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat ketika menyusun program, termasuk dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tito meminta daerah untuk melakukan sosialisasi menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Jika kebijakan mendapat penolakan, Mendagri menyarankan agar Pemda mengurungkan niatnya. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut disambut positif oleh publik, Pemda dianjurkan untuk melaksanakannya secara maksimal.