Alumni PTN Serukan Pemerintah Prioritaskan Dana Pendidikan untuk Kementerian Pendidikan

Jakarta, VIVA Bali – Sejumlah akademisi dari berbagai institusi alumni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) meminta pemerintah untuk memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total APBN kepada kementerian yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan.

Diketahui, permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rabu 10 September 2025.

Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ), Uswadin menilai bahwa optimalisasi anggaran pendidikan di kementerian terkait sangat penting guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.

"Anggaran pendidikan 20 persen sesuai dengan konstitusi agar dialokasikan sesuai dengan kementerian yang menjadi kewenangan dalam pendidikan. Tidak didistribusikan ke lembaga atau kementerian yang lain, agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan," ujar Wakil IKA UNJ Uswadin, dilansir dari antaranews.com.

Uswadin juga mendorong pemerintah untuk membuka peluang penambahan anggaran pendidikan melalui berbagai mekanisme, salah satunya lewat pembentukan dana abadi dengan melibatkan alumni, masyarakat, serta dunia usaha.

"Potensi alumni sangat besar, ini kalau misalnya dimanfaatkan juga akan membuat pendidikan kita ini lebih maju," ujar Wakil Ketua IKA UNJ..

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua III Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI), Almaida Askandar juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Almaida Askandar menilai jika keterbatasan APBN dapat diatasi bila kementerian terkait berinovasi dalam mencari alternatif pembiayaan tambahan.

"Kita sampaikan bahwa meskipun anggaran pemerintah terbatas, Menteri (yang berkenaan dengan pendidikan) harus proaktif, kreatif, dan inovatif, dalam mencari sumber pembiayaan tambahan," ucap Almaida Askandar.

Menurut Iluni FHUI, skema filantropi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat pendanaan pendidikan.

Dengan sistem pengelolaan yang terbuka dan akuntabel, para donatur, baik dari dalam maupun luar negeri, akan lebih tertarik untuk ikut berkontribusi.

"Kami ambil contoh, konsultan hukum itu memiliki program pro-bono yang banyak membantu lembaga-lembaga termasuk lembaga asing, misalkan World Bank. Hanya dengan sertifikat penghargaan ucapan terima kasih saja, kami biasanya mendonasikan waktu dan tenaga. Mungkin kalau dinilai dengan biaya, nilainya cukup lumayan," kata Wakil Ketua Iluni FHUI.

Selain itu, Almaida Askandar menambahkan bahwa donasi berupa tenaga maupun waktu akan mengalir apabila pengelolaan sistem terbukti jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berbagai usulan tersebut, para akademisi menekankan perlunya langkah konkret pemerintah dalam memastikan anggaran pendidikan benar-benar terfokus pada kementerian yang berwenang, sehingga kualitas pendidikan nasional dapat terus ditingkatkan.