DPR RI Dorong Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online Segera Disahkan

"Muaranya adalah bagaimana kesejahteraan para pekerja online ini kesejahteraannya menjadi lebih baik sehingga kehidupan masa depan jaminan untuk anak dan sebagainya sekolah itu menjadi lebih baik," tutur Saan Mustopa, dilansir dari antaranews.com.

Lebih jauh, Saan Mustopa menyebut sejumlah negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, telah lebih dahulu memiliki aturan hukum terkait kesejahteraan pekerja transportasi online.

Saat ini, Komisi V DPR RI yang membidangi urusan transportasi sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian, tidak menutup kemungkinan isu kesejahteraan ojol akan dimuat dalam beleid tersebut, atau bahkan disiapkan undang-undang khusus.

"Akan diperjuangkan secara bersama-sama sehingga bapak ibu serikat pekerja pengemudi ini benar-benar mendapatkan payung hukum yang memandai untuk memberikan jaminan dan kepastian," kata Wakil Ketua DPR RI.

Dengan adanya dukungan DPR dan komitmen pemerintah, para pekerja transportasi online diharapkan segera memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan jaminan sosial yang layak.