DPR Dinilai Menipu Publik, Netizen Hitung-hitungan THP dan Tunjangan Justru Naik Drastis

Jakarta, VIVA Bali –Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan pemangkasan tunjangan, tapi netizen geram! Hitung-hitungan take home pay (THP) dan tunjangan justru menunjukkan kenaikan drastis, bikin publik merasa ditipu mentah-mentah

Pengumuman DPR RI soal penghentian tunjangan perumahan anggota dewan dan pemangkasan beberapa tunjangan lain ternyata tak membuat netizen puas. 

Alih-alih dianggap langkah transparan, publik ramai menilai kebijakan ini justru “menipu”.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa penghentian tunjangan perumahan berlaku mulai 31 Agustus 2025. 

Selain itu, tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi anggota dewan juga akan dipangkas.

“Sebagai bentuk transparansi, evaluasi terkait total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen tunjangan dan hal-hal lain akan segera kami lampirkan dan dibagikan kepada awak media,” ujar Dasco.

Namun, pengumuman itu justru memicu gelombang kritik di media sosial. 

Banyak netizen menyoroti fakta bahwa beberapa tunjangan justru mengalami kenaikan meski tunjangan lain dihapus. 

Salah satunya adalah akun @ribk**** yang mendapatkan informasi perbandingan gaji DPR sebelum dan sesudah informasi tunjangan dipangkas. Sabtu, 6 September 2025.

“Tunjangan Kehormatan dari Rp5,5 Juta Malah Naik Jadi Rp7,1 Juta. Tunjangan Komunikasi ganti nama dan malah naik dari Rp15 Juta Ke Rp20 Jutaan. Bantuan Listrik dan Asisten dihapus Rp10 Juta, tapi Peningkatan Fungsi awalnya 3,75 Juta naik jadi Rp 24 Juta. Lu semua dianggep idiot sama DPR,” cuit @rib

Jakarta, VIVA Bali –Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan pemangkasan tunjangan, tapi netizen geram! Hitung-hitungan take home pay (THP) dan tunjangan justru menunjukkan kenaikan drastis, bikin publik merasa ditipu mentah-mentah

Pengumuman DPR RI soal penghentian tunjangan perumahan anggota dewan dan pemangkasan beberapa tunjangan lain ternyata tak membuat netizen puas. 

Alih-alih dianggap langkah transparan, publik ramai menilai kebijakan ini justru “menipu”.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa penghentian tunjangan perumahan berlaku mulai 31 Agustus 2025. 

Selain itu, tunjangan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi anggota dewan juga akan dipangkas.

“Sebagai bentuk transparansi, evaluasi terkait total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen tunjangan dan hal-hal lain akan segera kami lampirkan dan dibagikan kepada awak media,” ujar Dasco.

Namun, pengumuman itu justru memicu gelombang kritik di media sosial. 

Banyak netizen menyoroti fakta bahwa beberapa tunjangan justru mengalami kenaikan meski tunjangan lain dihapus. 

Salah satunya adalah akun @ribk**** yang mendapatkan informasi perbandingan gaji DPR sebelum dan sesudah informasi tunjangan dipangkas. Sabtu, 6 September 2025.

“Tunjangan Kehormatan dari Rp5,5 Juta Malah Naik Jadi Rp7,1 Juta. Tunjangan Komunikasi ganti nama dan malah naik dari Rp15 Juta Ke Rp20 Jutaan. Bantuan Listrik dan Asisten dihapus Rp10 Juta, tapi Peningkatan Fungsi awalnya 3,75 Juta naik jadi Rp 24 Juta. Lu semua dianggep idiot sama DPR,” cuit @rib

Sementara akun @alvi**** mempertanyakan logika kenaikan ini. 

“Loh kan dituntutnya max 5x gaji UMR, paling gak max take home pay lu ya 25-26 juta aja. Itu masih kegedean. Kalau mau nyari duit jadi pedagang aja,” cuit @alv

eperti dilihat bali.viva.co.id.

Tak hanya itu, akun @un

encoba menghitung secara aritmetis, menyebutkan DPR masih menerima kenaikan take home pay (THP) sekitar Rp11,5 juta per anggota per bulan. 

“Jika dikalikan 580 anggota, totalnya mencapai Rp6,6 miliar per bulan,” hitung @un

Netizen @ram**** juga menyoroti kenaikan tunjangan reses:

“Tunjangan reses yang tadinya 350 juta x 5 kali setahun, naik jadi 720 juta x 5 kali setahun. Total dengan tunjangan lainnya, DPR per bulan sekitar 650 juta. Kehilangan 50 juta itu kecil banget, makanya DPR setuju,” cetus @ram****.

Sementara itu, @h

embagikan tangkapan layar percakapan dengan teman yang bekerja di gedung DPR. 

“Percayalah guys, 100 juta itu cuma sebagian kecil buat anggota DPR. Nyatanya ada tunjangan-tunjangan tak tertulis lain, belum lagi kalau korup,” ungkap @hi****.

Dari percakapan tersebut terlihat, perhitungan tersebut dibuat sebelum gaji dan tunjangan dinaikkan menjadi sekitar Rp80 juta. 

Menurut sumber tersebut, ada Dana aspirasi sebesar Rp450 juta per tahun yang diberikan sebanyak 5 kali, sedangkan dana kunjungan dapil sebesar Rp 140 juta per tahun diberikan 8 kali, belum termasuk komponen lainnya. 

“Jumlah awal 80 juta kini telah menjadi 100 juta. Yang diketahui publik di media sosial hanya 100 juta, padahal itu hanyalah gaji dan tunjangan, belum termasuk dana aspirasi, kunjungan dapil, dan komponen lain,” tulis @hi****.

Kritik netizen semakin panas karena meski DPR memotong beberapa tunjangan, total penerimaan anggota dewan justru naik signifikan. 

Banyak netizen menilai pemangkasan tunjangan bersifat simbolis, sementara kenaikan lainnya jauh lebih besar.

Diskusi di media sosial makin riuh dengan tagar #DPRditipu dan #TunjanganDPR. 

Netizen menekankan bahwa transparansi seharusnya mencakup seluruh komponen gaji, tunjangan, dan fasilitas tambahan, agar publik bisa menilai sejauh mana efisiensi yang dilakukan DPR benar-benar berdampak.