Disabilitas di Lombok Timur Dapat Layanan Jemput Bola Dukcapil

Lombok Timur, VIVA Bali – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur kembali turun langsung ke lapangan memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Kali ini, sasaran layanan adalah Navita Karyawati (38), penyandang disabilitas asal Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur.

Navita diketahui belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Kondisinya terdeteksi oleh Dinas Sosial Lombok Timur, yang kemudian menginformasikan kepada Dukcapil untuk segera dilakukan penanganan.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Dukcapil bergerak dengan program Tuak Manis atau Tukar Administrasi Kependudukan Masyarakat Inklusif. Program ini memungkinkan petugas jemput bola mendatangi langsung warga yang kesulitan mengakses layanan, terutama penyandang disabilitas dan masyarakat terlantar.

Sekretaris Dukcapil Lombok Timur, Arfani M. Masani, mengatakan layanan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar tidak ada warga yang terabaikan.

“Alhamdulillah, kami sudah turun langsung melakukan perekaman data. Kartu keluarga berbasis SIAK dan KTP elektronik untuk saudari Navita Karyawati sudah selesai diterbitkan,” ujarnya. Minggu, 31 Agustus 2025.

Arfani menegaskan, dokumen kependudukan merupakan kebutuhan dasar setiap warga. Tanpa kelengkapan administrasi, masyarakat akan kesulitan mengakses berbagai layanan publik, termasuk bantuan sosial dan kesehatan.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa program Tuak Manis tidak hanya menyasar masyarakat umum. Layanan ini diprioritaskan juga bagi warga yang mengalami gangguan mental, penyandang disabilitas, maupun mereka yang hidup terlantar tanpa dokumen resmi.

“Pelayanan ini semakin siap dilaksanakan berkat dukungan mobil operasional dan peralatan perekaman baru dari pemerintah daerah. Dengan begitu, jangkauan layanan bisa lebih luas dan cepat,” tutur Arfani.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Dukcapil menggandeng Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta lembaga sosial untuk memberikan informasi awal terkait warga yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

Dengan hadirnya layanan jemput bola ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam hal dokumen kependudukan. Semua warga, termasuk penyandang disabilitas, bisa memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan bermartabat.