Wamen ATR/BPN Dampingi AHY Serahkan 228 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Desa Golong

“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong tata kelola pertanahan yang modern, adil, dan transparan. Sertifikat tanah ini juga membuka akses masyarakat untuk permodalan yang produktif,” ungkapnya.

Salah satu fokus utama AHY adalah pentingnya tata ruang wilayah yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa kejelasan status dan pemetaan lahan merupakan kunci untuk mencegah konflik agraria, tumpang tindih lahan, dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi di masyarakat.

Menanggapi pertanyaan mengenai proyek-proyek pariwisata di kawasan Gunung Rinjani, termasuk glamping dan kereta gantung, AHY mengatakan, “Semua bentuk pembangunan harus tetap menjaga kelestarian alam dan ekosistem. Kita ingin ekonomi tumbuh, tetapi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Semua lahan, termasuk kawasan hutan dan pesisir, harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan status hukum yang jelas,” tambahnya. 

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menambahkan bahwa sertifikasi tanah elektronik mulai diterapkan sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen tanah mereka.