KPU Lombok Barat Gelar Pleno PDPB: Perkuat Akurasi Data Jelang Pemilu

Lombok Barat, VIVA Bali –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025, Rabu kemarin, , bertempat di Aula Kantor KPU setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran KPU, perwakilan Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kesbangpol, serta para pemangku kepentingan lainnya, Kamis, 3 Juli 2025.

Ketua KPU Lombok Barat, Rudi Iskandar, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu. “Pemutakhiran data pemilih merupakan pondasi dari pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Tanpa data yang akurat, kepercayaan publik terhadap hasil pemilu bisa tergerus,” tegas Rudi.

Dalam pemaparannya, Rudi menjelaskan beberapa temuan penting dari hasil pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) yang telah dilakukan. Salah satu isu utama adalah masih ditemukannya data pemilih meninggal dunia yang belum terhapus dari daftar pemilih. “Hal ini tentu menjadi perhatian serius kami. KPU bersama Dukcapil harus memastikan bahwa daftar pemilih benar-benar bersih dari data yang tidak valid,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan pemilih baru yang belum memiliki KTP elektronik. “Ketiadaan e-KTP bisa menjadi kendala dalam pemungutan suara. Maka dari itu, kami berharap ada sinergi aktif antara KPU, Dukcapil, dan pemerintah desa dalam melakukan percepatan perekaman e-KTP bagi warga yang belum memilikinya,” lanjut Rudi.

Masalah lain yang turut dibahas adalah ketidaksesuaian antara data Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan identitas turunan. Menurut Rudi, inkonsistensi ini dapat memicu kebingungan dan potensi ketidakadilan dalam proses pemilu jika tidak segera dibenahi. “Kami mendorong seluruh pihak, terutama di tingkat desa dan kelurahan, untuk aktif membantu dalam menelusuri dan menyelesaikan persoalan ini,” imbuhnya.

Bawaslu Kabupaten Lombok Barat yang turut hadir dalam pleno ini menyambut baik keterbukaan dan transparansi yang ditunjukkan KPU. Keterlibatan pengawas pemilu diharapkan mampu menjaga objektivitas dan mengawal setiap tahapan dengan prinsip demokrasi yang sehat.

Rapat pleno ditutup dengan kesepakatan bersama untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menyempurnakan data pemilih. “Kita semua punya tanggung jawab yang sama memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih tercatat dan dapat memberikan suara dengan layak,” pungkas Rudi Iskandar.