KPU Lombok Barat Gelar Pleno PDPB: Perkuat Akurasi Data Jelang Pemilu

Masalah lain yang turut dibahas adalah ketidaksesuaian antara data Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan identitas turunan. Menurut Rudi, inkonsistensi ini dapat memicu kebingungan dan potensi ketidakadilan dalam proses pemilu jika tidak segera dibenahi. “Kami mendorong seluruh pihak, terutama di tingkat desa dan kelurahan, untuk aktif membantu dalam menelusuri dan menyelesaikan persoalan ini,” imbuhnya.

Bawaslu Kabupaten Lombok Barat yang turut hadir dalam pleno ini menyambut baik keterbukaan dan transparansi yang ditunjukkan KPU. Keterlibatan pengawas pemilu diharapkan mampu menjaga objektivitas dan mengawal setiap tahapan dengan prinsip demokrasi yang sehat.

Rapat pleno ditutup dengan kesepakatan bersama untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menyempurnakan data pemilih. “Kita semua punya tanggung jawab yang sama memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih tercatat dan dapat memberikan suara dengan layak,” pungkas Rudi Iskandar.