NTB Perkuat Tata Kelola Data Menuju Pembangunan Tepat Sasaran
- https://ntbprov.go.id/post/wagub-ntb-penguatan-data-menjadi-kunci-perencanaan-pembangunan-yang-akurat
Mataram, VIVA Bali – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kominfotik NTB terus mendorong penguatan tata kelola data sebagai landasan penting dalam perencanaan pembangunan yang presisi dan terarah. Komitmen ini ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri saat membuka Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan untuk peningkatan kualitas penyajian data pada Portal NTB Satu Data di Mataram, Senin, 13 Oktober 2025. Dilansir dari ntbprov.go.id.
Dalam sambutannya, Umi Dinda sapaan akrab Wagub NTB menyampaikan pentingnya sinergi dan keseragaman data di seluruh perangkat daerah.
“Banyak program pemerintah, baik pusat maupun daerah, bergantung pada keakuratan data. Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan perkiraan. Kita butuh data yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Umi Dinda.
Ia menegaskan bahwa pencapaian NTB sebagai salah satu dari 10 besar provinsi terbaik dalam pengelolaan data nasional harus menjadi dorongan untuk memperkuat sistem dan kemampuan aparatur.
“Masuk dalam 10 besar pengelolaan data yang ini merupakan hal baik. Tentunya ini menjadi tantangan kedepan, untuk kita harus semakin memperkuat kolaborasi dan kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola data,” jelas Wagub NTB.
Wagub NTB juga menekankan bahwa data bukan hanya deretan angka, melainkan representasi nyata dari arah dan hasil pembangunan daerah. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu memahami, mengelola, dan memanfaatkan data secara optimal.
“Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan capaian pembangunan lainnya hanya bisa terukur jika kita bekerja dengan data yang sama dan valid. Jangan terlena dengan angka-angka yang terlihat baik, tapi pastikan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan,” pesan Umi Dinda.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyongsong tahapan pembangunan tahun 2026.
“Database pembangunan harus menjadi rujukan utama dalam perencanaan. Kami berperan sebagai wali data, sementara Bappeda menjadi sekretariat/koordinator forum dan BPS pembina data. Kolaborasi ini menjadi kunci agar data yang kita hasilkan benar-benar berkualitas,” jelas Yusron.
Yusron juga menekankan pentingnya meritokrasi yang berbasis pada data yang akurat.
