Hotline Center NTB, Solusi Cepat Lindungi Pekerja Migran

Mataram, VIVA Bali –Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka layanan hotline center sebagai wadah pengaduan dan komunikasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut.

 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disnakertrans NTB, Muslim di Mataram pada Jumat, 26 September 2025 menyampaikan bahwa layanan ini sangat penting dalam menghadirkan akses cepat, terintegrasi, dan terpercaya sehingga persoalan yang dihadapi PMI tidak hanya tersampaikan melalui media sosial.

 

"Kami ingin memastikan para pekerja migran kita, pahlawan devisa, mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Salah satunya dengan menghadirkan hotline center 24 jam yang bisa menghubungkan seluruh penempatan tenaga kerja kita, di mana pun mereka berada," kata Muslim. Seperti yang dilansir dari antaranews.com.

 

Muslim juga menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan tenaga kerja, baik domestik maupun luar negeri.

 

Menurutnya, keberadaan hotline center akan menjadi pintu masuk dalam mempermudah pengelolaan data pekerja migran.

 

"Sistem ini akan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik yang bersifat tunggal, sehingga dapat dikoneksikan dengan informasi mengenai perusahaan penempatan, lokasi kerja, serta koordinasi lintas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa," ungkap Muslim.

 

Ia menyoroti bahwa keterbatasan jalur resmi selama ini membuat banyak permasalahan PMI lebih dulu mencuat di media sosial sebelum ditangani pemerintah.

 

"Baru-baru ini ada empat pekerja migran kita yang berteriak di media minta dipulangkan dari Timur Tengah. Pertanyaannya, kenapa harus lewat media, bukan langsung ke pemerintah? Itu karena belum ada saluran penyampaian informasi yang terintegrasi," ujar Muslim.

 

Konsep hotline center, lanjut Muslim, sudah mulai dipersiapkan. Akan tetapi, tantangan utama berada pada aspek pembiayaan serta keterlibatan masyarakat.

 

"Tenaga ahlinya ada, konsep besar juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana roadmap-nya disusun dan dukungan pembiayaan untuk pengembangan perangkat lunak, konektivitas, serta operasionalnya," kata Muslim yang juga menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

 

Ia menegaskan bahwa pihaknya membuka diri terhadap masukan dari berbagai kalangan, termasuk LSM, NGO, hingga komunitas yang selama ini konsisten mengawal isu PMI.

 

"Kita ingin membangun pola kebersamaan. Tujuan akhirnya adalah memuliakan saudara-saudari kita yang bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa," katanya.

 

Dengan adanya hotline center, setiap persoalan yang dialami PMI diharapkan dapat segera ditangani tanpa menunggu viral di media sosial. Selain itu, sistem ini juga akan memperkuat transparansi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi PMI.

 

"Apalagi NTB adalah lumbung PMI. Karena itu, hotline center ini diharapkan secepatnya dapat diwujudkan," katanya.