Indonesia Butuh 552 Kantor SAR

Badung, VIVA Bali –Kepala Basarnas, Mohammad Syafii mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah kantor SAR di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya memperkuat layanan pencarian dan pertolongan, dilansir dari antaranews.com.

“Kita ternyata berhadapan dengan ketidakseimbangan antara kondisi kita dengan luas wilayah kita yang 5 juta km persegi, salah satu kantor saja di Bali mencakup wilayah 5.000 km persegi, kemudian Maumere mencakup hampir 18.000 km persegi, jadi luas wilayah kita ini luar biasa, padahal jumlah kantor kita tidak seimbang,” ujar Kepala Basarnas dalam arahannya kepada Kantor Basarnas Bali, Kupang, Mataram, dan Maumere di Kabupaten Badung. Kamis,16 Oktober 2025

Ia menjelaskan, saat ini Basarnas hanya memiliki 45 kantor besar, 90 pos, dan 70 unit siaga. Padahal, target idealnya ada satu kantor SAR di setiap kabupaten/kota, yang berarti diperlukan sebanyak 552 kantor SAR di seluruh Indonesia.

“Kita mau menambah dua kantor saja di Solo dan Banyuwangi disetujui berapa lama itu, berapa tahun, hampir 4 tahun. Jadi andai saja kita satu tahun tambah satu kantor SAR, butuh waktu 500 tahun lebih, itu tantangan yang kita hadapi,” kata Mohammad Syafii.

Syafii juga menekankan pentingnya penentuan prioritas wilayah yang paling membutuhkan kehadiran kantor SAR baru. Ia mendorong jajaran daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan secara matang, mulai dari asesmen lokasi hingga penentuan klasifikasi kantor SAR A, B, atau pos.

Selain sarana dan prasarana, ia menyoroti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini Basarnas memiliki sekitar 6.500 personel, sementara idealnya mencapai 29.000 personel untuk mendukung operasional di seluruh wilayah Indonesia.

Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Syafii menegaskan Basarnas akan tetap berkomitmen menjalankan tugas pokoknya dalam pencarian dan pertolongan. Ia juga membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan mendesak, termasuk terkait alutsista atau peralatan operasi yang kurang optimal.

“Jadi kalau benar itu tidak aman (ada alut bermasalah) sampaikan saja, tidak amannya bagaimana, seperti di Maumere punya kapal, terus ditarik ke Makassar, saya tidak tahu ini, apakah memang sudah tidak efektif di sana dan kalau digeser, kemudian yang diharapkan apa, misalnya RIB atau RBB saya minta didalami,” pungkas Syafii.