Sekda Mataram Bantah Isu Pemotongan TPP ASN untuk Beli Tiket MotoGP Mandalika
- Ramli Ahmad / VIVA Bali
Mataram, VIVA Bali – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, membantah ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram untuk pembelian tiket menonton MotoGP Mandalika.
Menurut Lalu Alwan, imbauan yang beredar berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mendorong partisipasi kabupaten/kota dalam menyukseskan pelaksanaan MotoGP Mandalika. Namun, ia menegaskan partisipasi itu bukan dalam bentuk pemotongan gaji atau TPP, melainkan sumbangan sukarela dari ASN maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tidak ada pemotongan TPP. Kalau ada yang bilang dipotong Rp300 ribu atau jumlah tertentu, itu tidak benar. Mekanismenya adalah sukarela, bisa lewat OPD masing-masing atau langsung membeli tiket secara mandiri,” ujar Lalu Alwan, Kamis 2 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, beberapa OPD memang melakukan penggalangan dana internal. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membeli tiket MotoGP, dan tiket tersebut dibagikan kepada pegawai yang berminat. Skema ini, kata dia, murni hasil kesepakatan internal dan tidak ada paksaan.
“Setiap OPD bisa saja mengumpulkan iuran sesuai kemampuan. Misalnya satu bidang mengumpulkan Rp500 ribu, lalu dibelikan tiket yang nantinya dibagi untuk pegawai yang ingin menonton. Tetapi itu bukan kewajiban, melainkan partisipasi. Jangan sampai ada persepsi seolah-olah ada pemotongan TPP,” tegasnya.
Lalu Alwan juga menekankan dukungan ASN terhadap gelaran MotoGP di Mandalika merupakan bentuk partisipasi daerah dalam menyukseskan event internasional yang digelar di NTB. Namun, ia memastikan bahwa partisipasi tidak boleh memberatkan pegawai dan harus didasarkan pada sukarela.
“Ini kan acara besar dan membanggakan daerah, jadi wajar kalau kita ikut berpartisipasi. Tetapi sekali lagi, bukan dengan cara memotong hak pegawai. Kalau ada yang ingin beli tiket secara pribadi, silakan. Kalau mau kumpul iuran di OPD, juga silakan. Tidak ada pemotongan TPP sama sekali,” pungka Sekda Kota Mataram