Pascabanjir Bali, DPRD Dorong 3 Solusi Utama Bersama Pemprov

Denpasar, VIVA Bali –DPRD Bali mengajak Pemerintah Provinsi Bali membicarakan langkah-langkah penanganan pascabanjir besar yang terjadi pada 10 September 2025, yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, empat orang hilang, serta kerugian materi yang cukup besar.

“Pertama permohonan maaf, mungkin aksi kami terlambat, tapi pemerintah sudah bergerak dan kami menyimpulkan masyarakat sudah tenang tertangani tapi hari ini kita bahas dengan pihak terkait soal apa langkah selanjutnya,” kata Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, di Denpasar, Rabu, 1 Oktober 2025. Seperti yang dilansir dari antaranews.com.

Salah satu topik utama pembahasan adalah ketiadaan early warning system atau sistem peringatan dini banjir. Peristiwa yang menelan 18 korban jiwa dan empat orang hilang tersebut menjadi kejadian pertama kali di Bali.

Sebagai contoh dari BPBD Bali bahwa tidak adanya alarm penanda banjir menyebabkan pedagang di Pasar Kumbasari yang lokasinya berdampingan dengan aliran Tukad Badung terseret arus saat banjir dan meninggal dunia.

Peristiwa itu berlangsung pada dini hari dalam kondisi gelap, sehingga banyak pedagang tidak menyadari air telah meluap melampaui tembok pembatas yang kemudian jebol dan menyeret mereka.

DPRD Bali bersama pihak eksekutif sepakat perlunya membangun sistem peringatan dini banjir mengingat potensi curah hujan tinggi diperkirakan akan kembali terjadi di akhir tahun.

Berdasarkan diskusi, sistem alarm tersebut diperkirakan menelan biaya hingga puluhan juta rupiah, akan tetapi dianggap sangat penting sehingga disepakati untuk dipasang.

“Sudah disepakati aksi yang kita ambil pasca-banjir pertama memasang sistem pendeteksi dini alarm untuk mengetahui tingkat ketinggian air sungai sehingga bisa diperingatkan ke masyarakat, jadi sirine itu seperti tsunami,” kata Ketua DPRD Bali.

Solusi kedua yang dibahas adalah pengerukan sedimen di sungai. Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Nusa Penida, ketebalan sedimen telah mencapai ratusan ribu meter kubik.

“Yang kedua pengerukan di sungai-sungai dangkal yang ada sedimen, penumpukan lumpur pasir yang tentu membuat sungai menjadi dangkal, itu kami sepakati,” kata Mahayadnya.

Selain itu, solusi ketiga yang dirumuskan adalah pembuangan lumpur dan pasir hasil normalisasi sungai yang akan ditampung di TPA Suwung untuk keperluan proses sanitary landfill.

"Sebagai proses berikutnya, kami juga akan kembali mengajak pihak-pihak terkait berdiskusi membahas implementasi mitigasi seperti membahas keterlibatan APBD Bali dalam penganggaran, apakah APBD Bali perlu memberi sentuhan itu selanjutnya dilakukan,” pungkas Dewa Mahayadnya.