Kontrak Kinerja Jadi Kunci Mutasi dan Evaluasi Pejabat di Lombok Barat

Bupati LAZ juga menekankan bahwa sistem ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan langkah strategis dalam menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

"Dalam setiap proses pasti ada tantangan dan komentar, tetapi saya yakin bahwa kita sudah menggunakan parameter yang terukur sehingga keputusan dan evaluasi kita dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa indikator yang digunakan dalam kontrak kinerja bersumber dari dokumen perencanaan utama pemerintah daerah, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).