Kasus Keracunan Marak, DPR Usul Program Makan Bergizi Gratis Dikelola Sekolah

Diketahui, data mencatat sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 5.626 kasus keracunan dilaporkan di 17 provinsi. Kasus terbaru terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, serta beberapa wilayah lain seperti Garut dan Tasikmalaya di Jawa Barat, hingga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.

Selain menyoroti masalah keamanan pangan, Yahya Zaini juga mengkritik rendahnya serapan anggaran MBG. Hingga September, realisasi anggaran baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total Rp71 triliun.

Padahal, pemerintah mengklaim program sudah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat.

Lebih lanjut, Yahya Zaini meminta pemerintah memperbaiki sistem pelaporan anggaran MBG sekaligus membuka ruang pengaduan publik.

Kemudian, menekankan pentingnya akuntabilitas belanja agar hak anak memperoleh makanan bergizi dan aman dapat benar-benar terpenuhi.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memperkuat komunikasi publik dalam merespons isu keamanan pangan MBG.

"Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati.