Presiden Prabowo Minta DPR Cabut Tunjangan Anggota, Wakil Rakyat Diminta Peka!

Jakarta, VIVA Bali –Presiden Prabowo meminta pimpinan DPR segera mencabut tunjangan anggota dan menekankan agar wakil rakyat lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut beberapa tunjangan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. 

Pernyataan ini disampaikan usai Prabowo bertemu dengan seluruh Ketua Umum partai politik yang memiliki kursi di DPR, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, di Istana Kepresidenan Jakarta. 

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers. Minggu, 31 Agustus 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa masyarakat yang mengkritik sejumlah kebijakan legislatif yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Melansir tvonenews.com, selain kebijakan pencabutan tunjangan Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa para Ketua Umum partai politik telah menindak tegas anggota mereka yang membuat pernyataan kontroversial. 

Beberapa legislator bahkan dicabut keanggotaannya dari DPR RI, termasuk yang memicu protes publik.

"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan agar anggota DPR lebih peka terhadap kepentingan rakyat. 

Prabowo juga meminta pimpinan parpol untuk terus mengingatkan anggotanya agar selalu berpihak pada masyarakat dan menahan diri dari tindakan yang menimbulkan ketidakpuasan publik.

“Para ketua umum partai sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo. 

Pertemuan di Istana ini dihadiri oleh para ketua umum partai besar, termasuk Megawati Soekarnoputri dari PDIP, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dari Demokrat, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, Surya Paloh dari NasDem, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta M Kholid dari PKS, hadir juga Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam konferensi pers, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan selalu didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. 

Prabowo pun menekankan pentingnya jalur aspirasi disampaikan secara damai agar pemerintah dapat merespons secara efektif.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai, kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ujar Prabowo. 

Selain itu, pemerintah pun diminta terbuka terhadap kritik, termasuk kementerian dan lembaga negara, agar masukan publik bisa langsung diterima dan menjadi dasar perbaikan kebijakan.

Keputusan ini diharapkan membawa perubahan positif dalam tata kelola legislatif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.