Polisi Cegat 120 Pelajar Ikut Demo Buruh di Depan Gedung DPR

Jakarta, VIVA Bali – Polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti aksi buruh di depan Gedung DPR, Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan para pelajar itu diduga terprovokasi ajakan melalui media sosial.

“Setidaknya pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat,” ujar Ade Ary Syam. Kamis 28 Agustus 2025.

Para pelajar tersebut diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

Data kepolisian mencatat Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang.

“Lalu ada juga dari Depok. Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang hendak ikut ke Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Selain itu, Polres Metro Jakarta Pusat mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

Menurut Ade, mayoritas pelajar berangkat setelah mendapat ajakan melalui media sosial.

“Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ade dilansir dari antaranews.com.

Ia juga menuturkan sejumlah pelajar masih mengenakan seragam sekolah dan kemungkinan tidak meminta izin kepada orang tua atau berniat bolos sekolah.

Polisi saat ini masih menyelidiki apakah ada yang membawa senjata saat hendak bergabung dengan massa buruh.

Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) dimulai pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama DPR/MPR.

Ribuan buruh dari Jabodetabek turun ke jalan untuk menyuarakan enam tuntutan utama. Mereka menekankan penghapusan outsourcing dan menolak upah murah (HOSTUM), serta mendesak penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pembentukan Satgas PHK.

Selain itu, buruh juga menuntut reformasi pajak perburuhan, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset sekaligus pemberantasan korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

Untuk mengawal jalannya aksi, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub DKI Jakarta.