OTT KPK Mengguncang DJP Jakarta Utara, Menkeu Purbaya Lakukan Rotasi Besar-besaran
- Humas Kementerian Keuangan
Jakarta, VIVA Bali –Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK gegerkan Kantor Pajak Jakarta Utara, Menkeu Purbaya langsung gerak cepat rombak pejabat kunci demi stabilkan pelayanan dan cegah kebocoran pajak Rp 60 miliar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat pajak.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung mengambil langkah tegas dengan melakukan rotasi besar-besaran untuk menstabilkan kinerja dan menjaga kredibilitas pelayanan pajak.
Melansir viva.co.id, pelantikan empat pejabat baru ini digelar di Aula KPP Madya Jakarta Utara pada Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menunjuk Untung Supardi sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara menggantikan pejabat lama yang kini dirumahkan sementara.
Posisi Kepala KPP Madya Jakarta Utara dipercayakan kepada Gorga Parlaungan, sementara Andika Arisandi mengisi jabatan Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda di KPP Madya Jakarta Utara.
Satu pejabat lain, Hadi Suprayitno, ditempatkan di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai Kepala Seksi Pengawasan I KPP Pratama Pangkalanbun.
Menurut Purbaya, rotasi ini dilakukan tidak semata-mata untuk mengisi posisi kosong akibat OTT KPK, tetapi juga untuk menjaga agar seluruh struktur Kanwil DJP Jakarta Utara tetap bekerja maksimal.
“Kita mengganti secepatnya pegawai yang sedang bermasalah di KPK. Kalau mereka sibuk di KPK, pelayanan publik bisa terganggu,” ujarnya tegas.
Pernyataan ini menegaskan, Kemenkeu menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, bahkan dalam situasi krisis internal.
Meski pejabat sebelumnya belum terbukti secara hukum terlibat dalam kasus suap, Purbaya menilai penggantian tetap perlu dilakukan.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara yang lama dirumahkan sementara sebagai bentuk tanggung jawab atas kinerja bawahannya.
“Meskipun tidak terlibat langsung, sebagai Kakanwil dia tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bawahnya,” jelas Purbaya.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat di lingkungan Kemenkeu bahwa pengawasan internal harus dijalankan secara serius.
OTT KPK yang mengguncang DJP Jakarta Utara kali ini melibatkan lima orang tersangka terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.
