KDM Larang Sawit di Jabar, Petani Sebut Kebijakan Ini Buta Data dan Diskriminatif
- Pemprov Jabar
Jakarta, VIVA Bali –Larangan sawit di Jawa Barat oleh KDM menuai polemik. Petani sawit menilai kebijakan ini buta data, minim kajian ilmiah, dan bersifat diskriminatif karena mengabaikan fakta lapangan serta nasib ribuan pekebun.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang melarang penanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat menuai gelombang kritik keras dari kalangan petani.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai kebijakan tersebut diskriminatif, minim literasi, dan tidak berbasis data ilmiah.
Melansir rilis yang diterima bali.viva.co.id, larangan yang juga disertai instruksi penggantian tanaman sawit eksisting dengan komoditas lain itu dinilai mengabaikan fakta bahwa perkebunan sawit telah tumbuh puluhan tahun di Jawa Barat dan menjadi sumber penghidupan ribuan orang.
“APKASINDO menilai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi sangat diskriminatif dan reaksioner terhadap tanaman sawit. Surat edaran itu keluar tanpa disertai data dan bukti ilmiah bahwa sawit menyebabkan krisis air bersih atau bencana ekologi di Jawa Barat,” ujar Wakil Ketua Umum APKASINDO Bidang Komunikasi, Qayuum Amri. Kamis, 1 Januari 2026.
Menurut Qayuum, pelarangan sawit justru menunjukkan pendekatan kebijakan yang emosional dan tidak berpijak pada kajian akademik.
Padahal, kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang telah diakui dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
“Sawit ini berkah bagi Indonesia. Tidak semua negara bisa menanam sawit. Harusnya disyukuri dan dikelola dengan baik, bukan malah dilarang secara serampangan,” tegas Qoyyuum.
APKASINDO menilai kebijakan KDM bertolak belakang dengan RPJMN Kementerian Bappenas 2025 yang secara eksplisit memasukkan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional.
Karena itu, menurut Qayuum, kebijakan di tingkat daerah seharusnya selaras dengan arah kebijakan pusat.
“Kalau merasa prosedur ribet, tinggal baca literatur dan dokumen resmi negara. RPJMN itu final. Tapi yang terjadi, kebijakan KDM justru mengabaikan kajian dan riset yang sudah ada,” kata Qayuum
Qayuum menambahkan, selama puluhan tahun sawit tumbuh di Jawa Barat, tidak pernah ada data valid yang membuktikan bahwa perkebunan sawit menjadi penyebab utama banjir atau krisis air bersih di wilayah tersebut.
