Roy Suryo Bersikeras Tak Mau Berdamai dengan Jokowi, Yakin Ijazah Palsu
- VIVA FOTO
Jakarta, VIVA Bali – Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Roy Suryo, menegaskan tidak ingin menempuh jalur damai dengan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik keabsahan ijazah.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, kepada awak media, sebagaimana dikutip dari TVOne, Sabtu, 27 Desember 2025.
Menurut Abdul Gafur, kliennya menolak berdamai lantaran meyakini ijazah Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimiliki Jokowi adalah palsu. Keyakinan itu, kata dia, membuat Roy Suryo merasa perlu bersikap tegas demi kepentingan bangsa.
“Mas Roy sudah menegaskan, beliau tidak mau berdamai dengan Pak Joko Widodo. Karena beliau yakin ijazah itu palsu dan tidak ingin bangsa ini ditipu dengan selembar ijazah,” ujar Abdul Gafur.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Gafur saat menjadi narasumber dalam siniar yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Ia menambahkan, Roy Suryo merasa kontribusinya bertujuan untuk membuka kebenaran kepada publik, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Saya tanya langsung ke Mas Roy, apakah mau berdamai. Jawabannya tegas, tidak. Karena beliau merasa ini menyangkut kejujuran dan masa depan bangsa,” katanya.
Penolakan terhadap jalur damai juga sebelumnya disampaikan kuasa hukum Roy Suryo lainnya, Ahmad Khozinudin. Ia menilai upaya perdamaian justru merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia.
“Kalau kami memilih berdamai, itu sama saja kami mendeklarasikan pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ahmad saat mengajukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.
Ahmad menegaskan, pihaknya meyakini ijazah Jokowi palsu sehingga langkah damai dianggap sudah tertutup. Ia menyebut keyakinan tersebut juga disampaikan oleh Roy Suryo dan pihak lain yang terlibat dalam polemik tersebut.
Sebelumnya, kritikus politik Faizal Assegaf mengusulkan agar polemik ijazah Jokowi diselesaikan melalui jalur mediasi. Usulan itu disampaikan Faizal saat audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di kampus STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025.
Faizal menilai penyelesaian perkara tersebut dapat ditempuh melalui pendekatan dialogis dan ideologis tanpa harus dibawa ke ranah hukum.
