PKK Kota Mataram Targetkan Angka Stunting 0% pada 2026, Terapkan Program “1 Anak 1 Orang Tua Asuh”

Mataram, VIVA Bali –Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Kinastri Roliskana, mengungkapkan bahwa angka stunting di Kota Mataram saat ini berada di angka 5,87 persen. Pihaknya menargetkan, pada triwulan pertama tahun 2026, angka tersebut dapat ditekan hingga 0 persen melalui berbagai program terintegrasi.

Salah satu strategi utama yang diusung adalah program “Satu Anak Stunting Diasuh Satu Orang Tua Asuh”. Dalam program ini, setiap anak yang masuk kategori stunting akan mendapat pendampingan khusus dari seorang orang tua asuh. Penentuan orang tua asuh dilakukan melalui pendataan oleh ketua-ketua tim penggerak PKK dan ketua tim pembina posyandu, yang umumnya adalah istri lurah dan camat.

“Kita tidak bisa asal tunjuk. Misalnya, kalau ada warga mampu, belum tentu langsung cocok menjadi orang tua asuh bagi anak tertentu. Harus kita sesuaikan agar semua anak mendapat pendamping yang tepat,” ujar Kinastri. Ia menambahkan bahwa para orang tua asuh akan diberi buku saku berisi panduan untuk membantu dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Kegiatan PKK juga disinkronkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Rumah Sakit Harapan Masyarakat (HMR) bahkan telah menyiapkan Poli Stunting, khusus menangani anak dengan kondisi stunting yang disertai penyakit penyerta (komorbid). Anak-anak tersebut dirujuk langsung dari puskesmas untuk mendapatkan penanganan intensif.

Selain itu, tim pembina posyandu yang menjalankan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bekerja sama dengan organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Setiap unit organisasi telah memiliki wilayah binaan, termasuk kawasan merah seperti Jempong, yang mendapat kunjungan rutin bulanan untuk pemberian asupan gizi.

Tidak hanya intervensi kesehatan, data identitas anak stunting juga diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sementara Dinas Pertanian terlibat membantu ketahanan ekonomi keluarga rentan.

“Penanganan stunting ini melibatkan banyak pihak. Kita harus pastikan data jelas, intervensi tepat, dan koordinasi berjalan baik. Dengan kerja sama lintas sektor, insya Allah target 0 persen di 2026 bisa tercapai,” tutup Kinastri.