Kasus Tanah Suela Berbalik Arah Gugatan Runtuh, Penggugat Dihantam Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen
- Amrullah/ VIVA Bali
Mataram, VIVA Bali –Sengketa tanah di Desa Suela, Lombok Timur, resmi berakhir setelah Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan perkara Nomor 66/PDT.G/2025.
Putusan itu menyatakan gugatan Ayuman cs tidak dapat diterima karena dinilai cacat formil, sehingga perkara berhenti di tahap awal dan tidak berlanjut pada pemeriksaan pokok sengketa.
Kuasa hukum tergugat, Ida Royani, menyampaikan bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan mendalam sebelum memutus perkara tersebut.
“Putusannya keluar pada 28 Oktober, dan majelis tegas menyatakan gugatan tidak dapat diterima setelah seluruh eksepsi yang kami ajukan diuji satu per satu, termasuk soal ketidaktepatan pihak serta objek yang dijadikan dasar gugatan,” ungkapnya.Minggu 30 November 2025.
Ida menjelaskan bahwa putusan tersebut juga membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp2.802.000. Ia menilai langkah itu menunjukkan bahwa struktur gugatan memang tidak memenuhi ketentuan hukum acara, sehingga majelis menutup sidang tanpa memeriksa lebih jauh.
Ia menegaskan mayoritas eksepsi pihaknya diterima sepenuhnya oleh majelis setelah mempertimbangkan kelengkapan unsur gugatan.
“Sekitar 90 persen keberatan kami diterima karena pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan tidak dicantumkan, sehingga gugatan secara prosedural memang cacat sejak awal,” jelasnya.
Majelis hakim juga menyoroti absennya BPN Lombok Timur dalam gugatan, padahal perkara langsung bersinggungan dengan keabsahan sertifikat. Narasinya dinilai tidak lengkap karena BPN merupakan lembaga yang berwenang memverifikasi data pertanahan secara resmi.
Ida menegaskan sertifikat yang dipegang warga telah diverifikasi oleh BPN dan dinyatakan sah. Semua sertifikat milik para tergugat sudah dicek di buku tanah dan statusnya terdaftar resmi.
"Sehingga tidak ada celah untuk membantah keabsahannya,” ucapnya.
Ia kemudian memaparkan sederet ketidaksesuaian data yang tercantum dalam gugatan, termasuk perubahan luas tanah yang dinilainya tidak masuk akal. Data tersebut dianggap tidak menunjukkan ketelitian dan tidak bisa dijadikan dasar sengketa yang serius.
Untuk objek pertama, Ida menjelaskan bahwa luas tanah yang awalnya ditulis 25 are berubah menjadi 2,5 are, sementara hasil pengecekan lapangan hanya menunjukkan sekitar 135 meter persegi.
“Perubahan angka sebesar itu menunjukkan ada masalah serius dalam data yang mereka pakai,” katanya.
