Bupati Lotim Tegaskan Bantuan UMKM untuk Pedagang Kecil, Bukan untuk Orang Dekat!

Lombok Timur, VIVA Bali –Polemik pendataan penerima bantuan UMKM di Lombok Timur terus bergulir dan memicu kritik warga soal transparansi pemerintah.

Sejumlah masyarakat menuding bantuan justru mengalir kepada pihak yang dianggap memiliki kedekatan politik dengan pemangku jabatan. Pemerintah daerah akhirnya angkat suara menepis dugaan tersebut.

“Saya tidak mau ada UMKM fiktif. Yang ribut bisa jadi belum tahu syaratnya,” ujar Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, Jumat 28 November 2025.

Pemkab menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan pada akhir November hingga awal Desember untuk memastikan administrasi tertib. Pemerintah memastikan hanya pelaku UMKM aktif yang didata, terutama pedagang kecil dengan modal serba terbatas.

“Kalau ada yang salah, ya benahi. Tidak ada yang tak bisa diperbaiki,” tegas Haerul menanggapi kritik warga.

Warga juga mempertanyakan minimnya pelibatan desa dalam pendataan. Pemerintah menjawab pendataan dilakukan langsung Dinas Koperasi melalui proposal yang diverifikasi secara administrasi dan teknis. Penerima wajib memiliki NIB, yang membuat proses pencairan memerlukan waktu.

“Kalau ada yang keberatan, langsung ke Kepala Dinas Koperasi,” tambahnya.

Isu paling keras datang dari tudingan bahwa bantuan merupakan jatah bagi tim sukses Bupati. Haerul membantah keras dan menyebut dirinya tidak tahu-menahu soal daftar nama penerima, karena prosesnya dikerjakan penuh oleh dinas terkait.

“Saya tidak tahu mana tim saya. Kepala dinas sekarang dan sebelumnya bukan orang saya. Mereka yang bekerja, saya tidak ikut campur,” tuturnya.

Haerul berharap program ini tidak dikaitkan dengan kepentingan politik. Ia menegaskan tujuan utama pemerintah adalah membantu pedagang kecil, asongan, bakulan, dan pelaku usaha beromzet rendah agar tetap bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak mudah.

“Fokusnya membantu UMKM, bukan hal lain,” ujarnya menutup penjelasan.