IPB University Temukan Masalah Pendataan Pupuk, Subsidi Bocor ke Mana-Mana

Beberapa pakar menemukan masalah pendataan pupuk
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/rwa

Jakarta, VIVA Bali –Institut Pertanian Bogor (IPB University) menemukan fakta mengejutkan dimana pendataan pupuk amburadul, banyak petani tak tercatat, sementara subsidi justru dinikmati mereka yang tak berhak.

img_title Prof Sofyan Sjaf Raih Silver Winner Diktisaintek 2025, Begini Rahasianya Bikin Desa Jadi Super Pintar

Alarm keras kembali dibunyikan para akademisi soal carut-marut pupuk bersubsidi.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menata Data, Menjamin Asa: Mewujudkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang Adil dan Tepat” di IPB Convention Center. 

img_title Mulai Hari Ini! 14 Juta Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi 2026, Tanpa Ribet

Sederet pakar kompak menyebutkan satu hal, data pupuk sedang ngawur, dan kebocoran subsidi terjadi di mana-mana. 

Salah satu pembicara, Eko Marsoro sebagai Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dari Badan Pusat Statistik membuka diskusi dengan data Sensus Tani 2023. 

img_title Negara Masih Pakai Peta Hutan Jadul, Pengamat Nilai Ini Akar Konflik Agraria Nusantara

Kata Eko, mayoritas penerima pupuk bersubsidi memang petani kecil yakni sebanyak 38,39 persen petani penerima menggarap lahan di bawah satu hektar, dan 34,59 persen lainnya berada di rentang satu sampai 1,99 hektar. 

Tapi masalahnya, masih ada petani berlahan besar yang ikut menikmati subsidi, padahal skema subsidi sejak awal memang disiapkan untuk petani kecil. 

Eko mengingatkan, celah seperti ini muncul karena data penerima belum benar-benar presisi. 

“Ada penerima yang menggarap lahan di atas dua hektare. Ini perlu dikaji ulang, karena tujuan subsidi itu jelas yakni membantu petani kecil,” ujar Eko. Senin, 24 November 2025.

Dari sisi kebijakan, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mengingatkan, pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak perbaikan. 

eRDKK tetap menjadi basis penentuan penerima dan kuota,” kata Jekvy. 

Pembaruan angka, penebusan yang bisa dipantau real time, hingga percepatan kontrak pengadaan sudah berjalan.

Jekvy juga menyebut ada fleksibilitas baru, dimana eRDKK sekarang bisa diperbarui kapan saja sepanjang tahun.

Tapi tetap saja, perbaikan sistem tidak akan banyak membantu kalau datanya dari awal sudah tidak akurat.

Nada diskusi memanas ketika giliran pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori angkat bicara dengan menyebut persoalan pupuk bersubsidi sudah benar-benar keluar jalur. 

“Ini bukan sekadar soal distribusi yang bocor. Ini soal kebijakan yang tidak tepat sasaran,”* tegas Khudori. 

Khudori lalu memaparkan deretan data yang membuat ruangan mendadak hening, dengan menyebut sekitar 30–40 persen petani padi, jagung, dan kedelai tidak menerima pupuk bersubsidi sama sekali. 

Halaman Selanjutnya
img_title