Ribka Tjiptaning Lagi-lagi Jadi Sorotan, Ini Deretan Semua Kontroversinya
- DPR RI
Jakarta, VIVA Bali –Figur politik PDIP ini kembali jadi sorotan publik. Deretan kontroversinya, mulai dari penolakan vaksin hingga kritik tokoh nasional, bikin heboh dan ramai diperbincangkan.
Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDI Perjuangan, kembali menjadi sorotan publik.
Nama politisi yang satu ini memang kerap muncul di pemberitaan, bukan hanya karena kiprahnya di dunia politik, tapi juga karena sejumlah pernyataan dan sikapnya yang kontroversial.
Dilansir dari berbagai arsip berita di antaranews.com, setiap ucapan Ribka seolah selalu memicu perdebatan hangat di masyarakat dan media.
Salah satu kontroversi yang paling menonjol menimpa Ribka pada Januari 2021, saat ia menolak divaksinasi COVID-19 dengan vaksin Sinovac.
Pernyataan ini ia lontarkan dalam rapat kerja DPR dan sempat viral di media sosial.
Ribka bahkan menyebut vaksin itu sebagai “barang rongsokan” dari China, dan menegaskan ia tidak akan divaksin karena usianya sudah 63 tahun.
Akibat pernyataan ini, Fraksi PDIP memindahkannya dari Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ke Komisi VII yang mengurusi energi dan riset.
Kontroversi ini menempatkan Ribka sebagai salah satu figur publik yang menjadi sorotan dalam diskusi soal “vaccine hesitancy” di Indonesia.
Banyak pihak menilai sikapnya kontradiktif, mengingat latar belakangnya sebagai dokter, sementara sebagian netizen menilai keberaniannya menyuarakan pendapat pribadi patut dihormati.
Selain isu vaksin, Ribka juga pernah menuai kritik saat menjabat Ketua Komisi IX DPR (2009–2014).
Ribka terlibat dalam pembahasan RUU Kesehatan, terutama Pasal 113 yang mengatur zat adiktif tembakau.
Dalam proses tersebut, Ribka dianggap melanggar prosedur etik karena dinilai tidak mengakomodasi semua masukan publik dan pihak terkait.
Badan Kehormatan DPR akhirnya menjatuhkan sanksi etik kepadanya.
Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan soal kredibilitas Ribka di bidang kesehatan, yang memang merupakan latar belakang profesinya.
Meski demikian, Ribka tetap mengaku bertindak sesuai pandangan pribadi dan kepentingan rakyat.
Kontroversi Ribka tidak berhenti di kebijakan dan kesehatan.
Pada Februari 2024, ia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan.
