Bawaslu Bentuk Bank Data Nasional, Awasi Pemilu 2029 Secara Real Time

Makassar, VIVA Bali – Sebanyak 22 perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari sejumlah provinsi di kawasan tengah dan timur Indonesia menyepakati penguatan bidang pengelolaan data dan informasi.

 

 

Langkah ini ditempuh melalui integrasi dan validasi data sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

"Secara kelembagaan, data yang terintegrasi bisa menjadi pondasi yang kuat buat kita dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, di Makassar. Rabu 17 September 2025.

Diketahui, rakornas bidang data dan informasi yang digelar di Makassar itu menjadi gelombang pertama, dengan tujuan memperkuat sinergi kerja Bawaslu.

Kemudian, memastikan proses pengawasan Pemilu dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang akurat.

"Namun, data tidak hanya sebagai kekuatan, tetapi juga bisa melemahkan ketika kita tidak mampu memvalidasi dan mempertanggungjawabkan data-data sebagai informasi publik," tutur Mardiana Rusli, dilansir dari antaranews.com.

Rakornas Bawaslu menghadirkan koordinator divisi dan kepala bagian bidang data dan informasi dari provinsi maupun kabupaten/kota di 22 provinsi, termasuk Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Bawaslu Sulsel bertindak sebagai tuan rumah.

Kegiatan juga diikuti Anggota Bawaslu RI Puadi, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni, serta Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu, Bachtiar Baetal.

Sebagai informasi, rakornas ini mengusung tema “Mewujudkan Bawaslu yang Berintegritas Melalui Dukungan Teknologi Informasi yang Terpercaya.”

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu RI Puadi menekankan pentingnya peran Divisi Data dan Informasi (DATIN) sebagai pusat pengelolaan data pengawasan Pemilu.

Lebih lanjut, Puadi menilai jika fungsi DATIN Bawaslu tidak sebatas mengumpulkan data, melainkan mengolahnya menjadi informasi. Kemudian diubah menjadi pengetahuan yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

"DATIN bukan hanya menyajikan data, melainkan mampu mengolah data menjadi informasi, mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan memanfaatkan pengetahuan itu sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat dalam pengawasan," ujar Anggota Bawaslu RI Puadi.

Selain itu, Puadi menambahkan jika DATIN Bawaslu harus menjadi simpul dari seluruh proses pengawasan, mulai dari pengelolaan basis data, laporan masyarakat, hasil pengawasan di lapangan, penanganan pelanggaran, hingga putusan sengketa.

"Dari sana kita akan memiliki big data (bank data) pengawasan pemilu yang bisa kita baca dan analisis secara real time," pungkas Anggota Bawaslu RI.

Puadi berharap Rakornas Bawaslu ini dapat memperkuat sistem informasi pengawasan yang solid, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan dukungan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kunci untuk mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional dan berintegritas.