PBB Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM Usai Ricuh Demo di Indonesia
- https://www.unognewsroom.org/story/en/2365/un-human-rights-spokesperson-ravina-shamdasani-on-haiti-no-more-lives-should-be-lost-to-this-senseless-criminality
Jenewa, VIVA Bali –Gelombang demo di Indonesia yang berujung ricuh hingga menelan korban jiwa kini jadi sorotan dunia. PBB mendesak investigasi cepat, transparan, dan menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah.
Seruan ini disampaikan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) lewat pernyataan resmi di situs lembaga internasional tersebut.
“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional,” ujar juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, melansir dari keterangan resminya.
PBB menyatakan pihaknya memantau dengan cermat rangkaian demonstrasi nasional di Indonesia yang dipicu oleh isu tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, hingga dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat.
Shamdasani menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk meredakan ketegangan.
“Hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi harus dijunjung tinggi, sejalan dengan norma serta standar internasional,” tegas Shamdasani.
Shamdasani juga mengingatkan bahwa semua aparat keamanan, termasuk militer jika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api.
Selain itu, kebebasan pers juga mendapat sorotan, dimana PBB menekankan bahwa media harus diberi ruang untuk melaporkan peristiwa secara independen tanpa intimidasi.
“Media diizinkan untuk melaporkan secara bebas dan independen,” kata Shamdasani.
Gelombang unjuk rasa yang merebak di Jakarta, Yogyakarta, hingga Makassar, berujung tragis dengan menelan sedikitnya enam korban jiwa.
Situasi ini menuai keprihatinan publik dan mendorong berbagai pihak untuk menyerukan penyelesaian damai.
Sejumlah tokoh nasional mengimbau masyarakat agar tetap menahan diri dan menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna memastikan akuntabilitas dan mencegah insiden serupa terjadi kembali.
Desakan PBB menambah tekanan bagi Indonesia untuk memastikan penanganan demonstrasi berjalan sesuai prinsip demokrasi dan penghormatan HAM.
Investigasi yang transparan diyakini dapat menjadi langkah awal memulihkan kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keadilan.
