Bahas Keterlibatan TNI dalam Program KDMP dan Sekolah Rakyat, GMNI Dorong Kodim Siapkan Mitigasi Konflik dengan Sipil

Banyuwangi, VIVA Bali – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi melaksanakan audiensi dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0825/Banyuwangi untuk membahas keterlibatan TNI dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat pada Jumat, 17 Juli 2026.  Audiensi tersebut menjadi ruang dialog guna mendiskusikan peran TNI dalam program-program sipil sekaligus menyampaikan sejumlah masukan dari perspektif masyarakat sipil.

Dalam audiensi tersebut, GMNI Banyuwangi menyoroti pentingnya kejelasan peran TNI dalam pelaksanaan kedua program tersebut agar tetap berjalan sesuai koridor hukum, prinsip demokrasi, serta mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Selain itu, GMNI Banyuwangi juga mendorong Kodim Banyuwangi untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi sebagai upaya mengantisipasi apabila di lapangan muncul potensi konflik atau gesekan antara personel TNI dengan masyarakat selama pelaksanaan KDMP maupun Sekolah Rakyat.

Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Vingky Dwi Putra, menyampaikan bahwa mitigasi merupakan langkah preventif yang perlu dipersiapkan sejak awal agar pelaksanaan program pemerintah tidak menimbulkan persoalan sosial yang dapat merugikan masyarakat maupun institusi yang terlibat.

"Kami mendorong Kodim Banyuwangi untuk menyiapkan mekanisme mitigasi apabila di lapangan muncul potensi konflik antara aparat dengan masyarakat. Langkah antisipatif perlu dipersiapkan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara persuasif dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas," ujar vingky.

Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi, Yohanes Mifta Gadi Gaa, menegaskan bahwa masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan partisipatif.

"Kehadiran TNI dalam program sipil tentu membutuhkan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena itu, mitigasi konflik menjadi penting agar pelaksanaan program berjalan kondusif dan kepercayaan publik tetap terjaga," kata Yohan

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak juga berdiskusi mengenai pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara institusi negara dan masyarakat sipil. GMNI Banyuwangi berharap setiap kebijakan yang melibatkan berbagai unsur dapat dilaksanakan dengan mengedepankan dialog, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, DPC GMNI Banyuwangi menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan publik melalui kajian akademik, dialog konstruktif, dan penyampaian rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. GMNI meyakini bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari capaian target, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya konflik sosial.