Pemkab Bima Perkuat Ketahanan Sosial Lewat Desa Ramah Perempuan dan Anak
- Juwair Saddam/ VIVA Bali
Bima, VIVA Bali –Pemerintah Kabupaten Bima bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat melalui pengembangan Desa Damai Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Forum Masyarakat DRPPA yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, komunitas perempuan dan pemuda, serta aparat terkait di Aula Hotel Mutmainah, Kamis 11 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta mendukung perlindungan perempuan dan anak sebagai fondasi penting pembangunan sosial.
Pelatihan diikuti perwakilan Desa Rato, Tumpu, dan Kananga. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut terlibat, di antaranya Kesbangpol, Dinas Sosial, DP3AP2KB, pemerintah desa, tokoh masyarakat, komunitas lokal, BNPT, dan Densus 88 AT Polri. Forum tersebut juga menjadi ruang dialog untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam merespons berbagai tantangan sosial di tingkat desa.
Perwakilan Bupati Bima dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sejalan dengan komitmen daerah dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta membangun budaya damai di tengah masyarakat.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bima, Zainuddin, menegaskan bahwa penguatan ketahanan sosial memerlukan keterlibatan semua pihak secara berkelanjutan.
“Perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ketahanan sosial tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal agar berbagai tantangan sosial dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Zainuddin, Pemerintah Kabupaten Bima terus mendorong koordinasi lintas sektor melalui berbagai program dan forum kolaboratif guna memperkuat upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kelompok rentan.
Dalam pelatihan tersebut, peserta melakukan pemetaan kerentanan sosial dan potensi konflik di desa masing-masing. Mereka mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendiskusikan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Hasil diskusi menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kerentanan sosial, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemiskinan, hingga potensi konflik sosial.
