DPRD Dompu Telusuri Adanya Honorer ‘Siluman’ Dalam Penetapan PPPK

Dompu, VIVA Bali – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu, NTB, menelusuri dugaan keberadaan honorer “siluman” dalam proses penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelusuran ini dilakukan setelah muncul laporan masyarakat tentang adanya tenaga honorer yang tidak aktif, namun terdapat pada kelulusan PPPK.

Ketua DPRD Dompu, Muttakun, menegaskan bahwa dewan tidak akan tinggal diam terhadap indikasi penyimpangan dalam seleksi tersebut. “Kami ingin memastikan seluruh proses penetapan PPPK di Dompu berjalan sesuai aturan. Kalau ada nama yang tidak pernah bekerja tapi lolos, berarti ada kesalahan sistemik yang harus diusut,” ujar Ketua DPRD Dompu, Muttakun. Senin, 6 Oktober 2025.

Selain itu, DPRD Dompu telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa OPD sebagai langkah awal untuk mengonfirmasi laporan masyarakat tersebut. Hasil sidak sementara menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara data administrasi kepegawaian dengan kondisi di lapangan.