Skandal Pengerukan Bukit Ilegal di Sembalun, Warga Tuding Ada Oknum Pejabat Terlibat

“Kami tegaskan di sini, siapapun dia yang melakukan aktivitas pengerukan jangan diteruskan. Ini bukan soal hak pribadi, tapi soal keselamatan bersama dan kelestarian Sembalun,” tegas perwakilan Solidaritas.

Sejumlah kepala desa mengaku kesulitan melakukan pengawasan. Menurut mereka, banyak aktivitas berlangsung tanpa pemberitahuan resmi sehingga aparat desa tidak mengetahui detail pengerukan yang dilakukan.

Hasil rapat merumuskan lima keputusan penting. Isinya meliputi penghentian total aktivitas pengerukan, penanganan teknis bagi lahan rawan longsor, peninjauan lapangan oleh tim gabungan pada 1 dan 5 Oktober, desakan agar Pemkab menetapkan moratorium, serta percepatan pengesahan Perda RTRW dan RDTR Sembalun.

“Semua kesepakatan ini wajib dijalankan demi keselamatan warga dan kelestarian alam Sembalun,” tegas forum rapat saat menutup pertemuan.